Usai menghadiri Rapat Kerja Kementerian Perdagangan yang digelar di Jakarta, Rabu, dia menyebutkan bahwa investor mengeluhkan iklim investasi yang semakin mencolok antara sektor swasta dan BUMN.
"Over dominasi dari BUMN. Ini juga semakin mencolok, semakin menjadi keluhan. Terus terang saja, investor merasa hubungan sektor swasta dan BUMN, semakin negatif, kurang fair, ini tantangan dimana-mana," katanya.
Menurut Tom, sapaan akrab Thomas Lembong, dominasi perusahaan negara dibanding perusahaan swasta tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Tiongkok, di mana keadaan ini menggangu dinamika sektor swasta.
Selain overdominasi BUMN, empat faktor lainnya yang menghambat masuknya investasi asing di dalam negeri, yakni regulasi yang terlalu banyak. Beberapa peraturan di Indonesia dinilai investor masih abu-abu untuk diimplementasikan.
Selain itu, aspek perpajakan menjadi faktor indeks kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB). Faktor keempat adalah aspek ketenagakerjaan Indonesia yang kurang terampil dibandingkan negara tertangga. Faktor kelima adalah aspek lahan, seperti izin pertanahan dan bangunan juga turut memengaruhi kemudahan investasi.
"Indeks kemudahan usaha atau EODB, cukup jelek skor kita di kemudahan membayar pajak, bahkan turun di tahun 2018," kata Tom.
Dari data BKPM, realisasi investasi untuk periode tahun 2018 mencapai Rp721,3 triliun, meningkat hanya 4,1 persen dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp678,8 triliun. Dari angka tersebut, target realisasi investasi hanya tercapai 94,3 persen atau tidak mencapat target yang ditetapkan.
Pertumbuhan investasi menurun dari periode sebelumnya di mana realisasi investasi sepanjang 2017 mencapai Rp692,8 triliun yang tumbuh 11,5 persen dibandingkan realisasi investasi tahun sebelumnya sebesar Rp612,8 triliun.
Baca juga: BKPM optimistis pertumbuhan investasi bisa dua digit pada 2019
Baca juga: BKPM sebut pola kerja pemerintah jadi kelemahan investasi
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
