"Aneh, kok, gubernur tidak tahu ijin tersebut. Jadi bagaimana pola koordinasi di birokrasi Pemprov Kepri," kata Suryani yang juga anggota Komisi III DPRD Kepri, yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Rabu.
Akibat menerbitkan ijin usaha pertambangan, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mencopot jabatan Amjon sebagai Kepala ESDM Kepri dan Azman Taufik sebagai Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Atap Kepri.
Sebagai mitra Dinas ESDM Kepri, Suryani menyayangkan munculnya kasus tersebut. Tahun 2018, kata dia ketika pembahasan tingkat komisi dan Pansus LPP, Komisi III DPRD Kepri sudah mengingatkan Amjon.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Isdianto mengatakan kedua dinas itu tidak mungkin menerbitkan ijin usaha pertambangan.
"Pasti dianalisa oleh dinas-dinas tersebut. Kalau ada kesalahan seharusnya diperbaiki sejak awal," katanya.
Berdasarkan data Antara, pencopotan jabatan Amjon dan Azman Taufik dilakukan setelah sejumlah media massa menyiarkan surat rekomendasi dari Kemendagri agar kedua pejabat eselon II itu dicopot jabatannya. Ijin usaha pertambangan itu diterbitkan tahun 2016.
Kedua pejabat itu masih menghadapi satu permasalahan lagi terkait pemberian ijin angkut dan ijin jual kepada sejumlah perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan pada 19 lokasi di Bintan.
Perusahaan tersebut bukan perusahaan pertambangan, namun dengan modus tertentu melakukan aktivitas pertambangan dan menjual bauksit kepada PT Gunung Bintan Abadi yang mendapat ijin kuota ekspor seberat 1,6 juta matrik ton dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri.*
Baca juga: Mendorong negara berantas pertambangan bauksit ilegal
Baca juga: Lokasi makam bersejarah pun dirusak penambang bauksit
Pewarta: Nikolas Panama
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
