"Visi dan misi capres dan cawapres juga harus memiliki konsenitas kepada kebijakan-kebijakan yang ramah anak," kata Susanto dalam Deklarasi "Kampanye Aman untuk Anak" di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI di Jakarta, Minggu.
Dalam rangka mendukung kampanye politik ramah anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Siberkreasi menyelenggarakan kegiatan deklarasi itu. Komitmen deklarasi itu ditandatangani sejumlah kementerian dan lembaga.
Susanto mengharapkan Pemilihan Umum 2019 harus lebih ramah anak dari pada pemilihan umum pada periode sebelumnya.
Dia juga menginginkan agar para calon legislatif, baik di tingkat nasional, provinsi serta kota atau kabupaten, juga memiliki responsivitas kepada isu anak dan pemikiran agar anak tidak lagi digunakan untuk kepentingan politik semata.
"Ini prinsip dan fundamental tidak hanya kerangka dalam mewujdukan demokrasi yang berkualitas, tetapi bagaimana mewujudkan Indonesia ramah anak dalam sistem politik kita," ujarnya.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon, yaitu nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.
Pada 17 Maret 2019, akan diadakan debat putaran ketiga, yakni antara cawapres nomor urut 1 Ma'ruf Amin dan cawapres nomor urut 2 Sandiaga Uno.
Debat putaran ketiga ini mengangkat tema "Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Sosial dan Budaya". (*)
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2019
