Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz dalam rilisnya di Jakarta, Minggu, mendesak pemerintah untuk mencari solusi dan terobosan baru untuk membenahi Balai Latihan Kerja.
"Saya khawatir, visi untuk memajukan SDM tidak berjalan dengan baik. Apalagi kita akan memasuki Revolusi Industri 4.0, ketika manusia bukan lagi bersaing dengan manusia, tetapi dengan robot, sehingga harus dicarikan metode baru untuk membenahi ini," ujar Irgan.
Menurut dia, bila metode baru tidak segera dibenahi maka akan berbahaya karena terdapat potensi membengkaknya pengangguran akibat penerapan digitalisasi industri "online" (daring) yang menggantikan tenaga manusia.
Untuk itu, politisi PPP itu menyatakan pemda harus memberikan perhatian kepada Balai Latihan Kerja sebagai tempat melatih masyarakat untuk bisa menghadapi era Revolusi Industri 4.0.
"Di sini juga Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan) harus memberikan supervisinya dengan baik, skema pelatihan, modul, pilihan jurusan dan potensi daerah harus dikembangkan," tegasnya.
Senada, Anggota Komisi IX DPR RI Budi Yuwono menyatakan, untuk memperkuat dan memperbanyak SDM yang berkompeten dan berdaya saing serta mampu mengikuti perkembangan teknologi yang ada, maka pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) juga harus dilakukan secara masif dan menampung lebih banyak peserta pelatihan kerja.
"Kita ingin agar pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh BLK harus memiliki kesesuaian atau link and match dengan kebutuhan dunia industri, dan dunia kerja yang kian dinamis. Sehingga lulusannya cepat terserap, bekerja atau berwirausaha," ucap Budi.
Politisi PDIP itu juga meminta kepada pemerintah agar terus mendorong partisipasi aktif dari kalangan swasta dan pemerintah daerah untuk berinventasi dan bekerja sama mengembangkan pelatihan kerja yang dilakukan BLK di seluruh Indonesia.
Dengan demikian, BLK memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas pekerja Indonesia, yang juga mendukung peningkatan produktivitas usaha di perusahaan.
Selain itu, ujar dia, BLK juga harus memiliki standarisasi yang akurat dan komprehensif agar ada kesesuaian dan kesinambungan standar pelatihan kerja, baik di daerah maupun nasional.
Berdasarkan catatan Kemenperin, selama periode empat tahun terakhir, penyerapan tenaga kerja di sektor industri terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, industri membuka lapangan kerja sebanyak 15,54 juta orang, kemudian naik di tahun 2016 menjadi 15,97 juta orang.
Pada 2017, sektor manufaktur menerima tenaga kerja hingga 17,56 juta orang dan melonjak pada 2018 menjadi 18,25 juta orang. Sejak 2015 ke 2018, terjadi kenaikan 17,4 persen dan ini diperkirakan bisa menambah lagi penyerapan tenaga kerjanya di tahun 2019 seiring dengan realisasi investasi dari sejumlah perusahaan.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
