Wakil Presiden Jusuf Kalla merasa prihatin atas penangkapan mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Pak Rommy itu adalah ketua partai yang kelima yang terkena masalah hukum, ada empat ketua umum partai yang ada di penjara sekarang ini. Ini sangat memprihatinkan," kata Wapres saat berdialog dalam acara Silaturahmi Jenggala Center bersama Jusuf Kalla di Hotel Horison Bandung, Jawa Barat, Minggu.
Romahurmuziy menambah daftar panjang politikus dan pejabat negara di Indonesia yang terjerat kasus korupsi. Menurut JK, hal itu menunjukkan bahwa penindakan hukum terhadap kejahatan korupsi di Indonesia dilakukan dengan tegas dan serius.
JK menyebut hingga saat ini sudah ada sembilan menteri yang terjerat kasus korupsi. Selain itu, dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, ada 19 gubernur, hampir 200 bupati, dan lebih 100 anggota DPR tertangkap karena korupsi.
"Jadi kalau dari segi penegakan hukum (korupsi), ini luar biasa, Tidak ada negara yang sekeras kita ini, yang seefektif di Indonesia ini. Jadi, inilah yang dikatakan bahwa penegakan hukum itu cukup keras di negeri kita ini, malah kadang-kadang memprihatinkan," katanya.
Romahurmuziy ditangkap di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (15/3) oleh penyidik KPK atas dugaan suap untuk seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Rommy ditetapkan sebagai tersangka korupsi bersama dengan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanudin dan Kepala Kanwil Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.
Rommy pun diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua umum partai berlambang Kakbah itu dan digantikan oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden Suharso Monoarfa selaku Pelaksana Tugas Ketum PPP.
Terkait dengan penggantian ketum di tubuh partai pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf tersebut, JK selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional menilai ada dampak negatif bagi pemenangan pasangan tersebut.
"Ya, setiap masalah yang negatif tentu ada pengaruhnya, berapa besar itu, ya, saya tidak tahu. Akan tetapi, pasti ada pengaruhnya, sama seperti dulu terjadi di Golkar, Demokrat, PKS, itu pasti ada efeknya," ujar JK. ***2***
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
