Pemerintah memutuskan untuk menghentikan pembangunan hunian sementara bagi warga korban bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah karena jumlahnya sudah memenuhi target sebanyak 669 unit.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Senin, bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil, dan Gubernur Sulteng Longki Djanggola.
"Dari hasil evaluasi selama lima bulan ini, kesimpulannya adalah pertama pembangunan huntara itu sudah stop karena memang sudah banyak sekarang yang selesai, hampir sesuai dengan target yang 699 unit itu," kata Longki usai rapat di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin.
Dia mengatakan belum semua unit huntara tersebut sudah difasilitasi oleh aliran listrik dan air. Oleh karena itu, kata Longki, Wapres menginstruksikan Kementerian PUPR dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melengkapi fasilitas tersebut.
"Perintah Pak Wapres, ini harus PLN dan Kementerian PUPR segera memenuhi, karena targetnya Maret, paling lama akhir Maret, semua sudah masuk ke huntara," tambahnya.
Selain itu, Wapres juga memerintahkan agar dana stimulan untuk perbaikan rumah rusak warga korban bencana dapat segera disalurkan secara bertahap.
Dana stimulan tersebut terbagi dalam tiga kategori, yakni rusak ringan mendapat bantuan Rp10 juta, rusak sedang senilai Rp25 juta dan rusak berat sejumlah Rp50 juta.
Dana tersebut hanya diberikan bagi warga yang rumahnya berada di zona hijau atau yang tidak perlu direlokasi sesuai ketetapan Bappenas, Badan Geologi, BNPB dan BMKG serta berbagai instansi terkait.
"Kemudian, semua rumah rusak berat, ringan, sedang di daerah hijau itu segera dibayarkan dana stimulannya, itu perintah beliau (Wapres). Kemudian, rumah yang di daerah merah, ini tidak terkecuali rusak atau belum rusak, semua harus direlokasi," ujar Longki.
Dalam rapat finalisasi data korban bencana oleh Pemprov Sulteng pada Januari lalu diungkapkan rumah rusak ringan di Kota Palu tercatat 17.293, rusak sedang 12.717 dan rusak berat 9.181 dan rumah hilang 3.673.
Di Kabupaten Sigi, rumah rusak ringan 10.612, rusak sedang 6.480 dan rusak berat 12.8 serta rumah hilang 302. Di Kabupaten Donggala jumlah rumah rusak ringan 7.989 rumah, rusak sedang 6.099 dan rusak berat 7.215 sedangkan yang hilang 75 rumah; sementara di Kabupaten Parigi Moutong rumah rusak ringan 4.191, rusak sedang 826 dan rusak berat 533.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
