Mataram usulkan tambahan bantuan korban gempa Rp20 miliar

19 Maret 2019 14:08 WIB

Seorang laki-laki berada dekat bangunan Hunian Sementara (Huntara) korban gempa di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Rabu (20/2/2019). Sebanyak 122 unit dari total 150 unit Huntara untuk korban gempa bantuan BUMN di daerah tersebut ditinggalkan oleh warga karena kondisinya kurang layak huni dan terendam air di saat hujan. (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/foc.)

"Usulan kita itu, sudah langsung direspon dan diakomodasi oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam rapat teknis tersebut,"

Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengusulkan dana sebesar Rp20 miliar untuk bantuan korban gempa bumi tahun 2018, yang rumahnya rusak namun belum terakomodasi dalam data verifikasi.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Lalu Martawang di Mataram, Selasa, mengatakan, usulan tersebut telah disampaikan langsung dalam rapat teknis yang dilaksanakan bersama pihak terkait di Jakarta.

"Usulan kita itu, sudah langsung direspon dan diakomodasi oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam rapat teknis tersebut," katanya.

Bahkan, tim teknis penanggulan bencana meminta langsung data-data masyarakat Kota Mataram yang menjadi korban gempa bumi namun namanya belum terakomodasi dalam Surat Keputusan Wali Kota Mataram ke 1-7.

"Hari ini PPK BPBD Mataram sedang berada di Jakarta untuk menyampaikan data-data tersebut agar dapat terakomodasi dalam anggaran berikutnya," katanya.

Martawang mengatakan, dalam SK Wali Kota Mataram terakhir terhadap data kerusakan rumah akibat gempa bumi tahun 2018 sebanyak 13.437 unit. Dengan rincian rusak berat 2.396 unit, rusak sedang 2.777 dan rusak ringan 8.264 unit.

"Yang akan menjadi sasaran pemberian bantuan dengan usulan dana Rp20 miliar, di luar jumlah yang 13.437 unit," katanya.

Menurutnya, jumlah sasaran yang akan mendapat bantuan dari dana yang diusulkan Rp20 miliar itu saat ini masih dalam proses verifikasi lagi sehingga angka pastinya belum bisa disebutkan.

Sementara alasan korban gempa tidak terakomodasi dalam SK wali kota sebelumnya menurut Martawang disebabkan beberapa faktor, antara lain memang terlewatkan.

"Data terlewatkan bisa kita maklumi karena kita dalam posisi menghadapi bencana," katanya.

Selain itu, ada saja warga yang berada pada posisi waktu itu mereka tidak yakin mendapat bantuan, dan setelah melihat ada bantuan riil barulah mereka meminta untuk diakomodasi serta alasan-alasan lainnya.

"Namun, pada prinsipnya kita akan memperjuangkan agar warga masyarakat yang terdampak gempa bisa membangun rumahnya kembali," katanya.