DPR harapkan RUU Ekonomi Kreatif segera disahkan

25 Maret 2019 20:47 WIB

Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf (kiri) menyimak pertanyaan anggota Komisi X dalam Rapat Dengar Pendapat di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/1). RDP tersebut membahas kesiapan pelaksanaan APBN 2016 serta usulan RUU Ekonomi Kreatif. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/16.

Anggota Komisi X DPR RI Lathifah Shohib menyatakan, kalangan legislatif mengharapkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Kreatif dapat segera disahkan agar dapat menjadi payung hukum bagi pelaku usaha sektor ekonomi kreatif Nusantara.

"Kami berharap RUU ini bisa segera disahkan," kata Lathifah Shohib dalam rilisnya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, bila RUU Ekonomi Kreatif segera disahkan maka akan memperjelas penanggung jawab hingga pendanaan bagi pelaku ekonomi kreatif.

Selain itu, politisi PKB itu juga menjabarkan bahwa bila ada kejelasan maka juga diharapkan juga ada anggaran yang mengucur ke APBD terkait dengan ekonomi kreatif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama kurun waktu 2010 hingga 2015, besaran PDB ekonomi kreatif naik dari Rp 525,9 triliun pada 2010 menjadi Rp 852,2 triliun pada 2015 atau meningkat rata-rata 10,14 persen per tahun.

Dalam periode yang sama, sektor tenaga kerja ekonomi kreatif mengalami pertumbuhan sebesar 2,15 persen, dimana jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif pada tahun 2015 sebanyak 15,9 juta orang.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf dalam sejumlah kesempatan mengatakan bahwa sektor ekonomi kreatif memberikan sumbangsih terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kontribusi ekonomi kreatif Indonesia pada tahun 2018 sebesar Rp1.105 triliun. Setiap tahun terjadi peningkatan nilai PDB setiap tahun minimal Rp100 triliun setiap tahun," ujar Triawan Munaf.

Menurut Triawan, ada tiga sektor yang memberikan kontribusi besar dalam industri ekonomi kreatif, yakni fesyen, kuliner, dan craft atau kriya.