“Bekerja bukan lagi sekedar untuk menang, bukan untuk mendapatkan nilai, bukan untuk penghargaan, atau bukan untuk predikat prestasi dalam bentuk angka,” ujar Syafruddin seperti dikutip dalam keterangan resmi saat memberikan Kuliah Umum dengan tema “Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern, dan Melayani” di hadapan Praja di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa.
Menurut Syafruddin yang juga mantan Wakapolri ini, mengutarakan aparatur sipil negara harus mampu beradaptasi, menjadi pemimpin dan membawa perubahan fundamental untuk organisasinya agar mampu menggerakkan reformasi birokrasi untuk berjalannya pemerintahan yang lebih baik.
Syafruddin juga mengingatkan kepada praja IPDN agar selalu memperbarui informasi mengenai isu-isu strategis dunia dan kemana arah pemerintahan Indonesia bergerak.
Pemerintah Indonesia menurutnya, telah menetapkan tiga sasaran utama reformasi birokrasi. Pertama, pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi: Kedua, pemerintah yang efektif dan efisien serta Ketiga, pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
Dikatakannya, saat ini, Indonesia telah berhasil meningkatkan daya saing bangsa, pada 2017, melonjak dari peringkat ke- 40 menjadi ke- 36. Skor indeks kemudahan berusaha juga meningkat dari 66,47 menjadi 67,96 pada 2018. Indeks persepsi korupsi dijaga stabil dengan skor 37 di 2017.
Indeks efektivitas pemerintahan naik 17 level dari peringkat 103 ke peringkat 18 dari 2015 hingga 2017.
Kemajuan reformasi birokrasi, yang diukur melalui survei penentuan indeks persepsi pelayanan publik dan indeks persepsi anti korupsi, juga semakin baik. Hasilnya, persepsi publik terhadap postur pelayanan dan anti korupsi terjadi kenaikan di semua level pemerintahan.
“Ini adalah momentum yang baik, menandakan kepercayaan, kepuasan dan legitimasi publik terhadap pemerintahan di alam demokrasi. Sumber kepercayaan diri pemerintah dalam menjalankan program pembangunan nasional. Capaian tersebut diraih, melalui perubahan strategi penting dalam tata kelola negara,” ujar Syafruddin.
Syafruddin juga menyebutkan empat hal sebagai indikator semakin baiknya pelayanan publik, pertama, penerapan sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) yang dalam dua tahun terakhir dalam membangun efisiensi birokrasi. Kedua, ribuan inovasi pelayanan publik dirangsang lahir secara bottom up setiap tahunnya. Ketiga, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dipercepat agar semua terkoneksi. Kemudian, keempat, manajemen SDM ASN dirancang lebih akurat sesuai bisnis inti pembangunan nasional.
Dia juga mengemukakan pengalaman sebagai Kalemdiklat Polri, yang membangun organisasi keamanan dengan kapasitas 450.000 SDM Polri untuk membangun masa depan “organisasi penjaga keamanan negara” itu.
Kemudian sebagai menteri PAN-RB, sedang berupaya kuat membangun kapasitas 4,7 juta ASN ke arah ASN pintar dan cerdas (smart) guna menyangga dinamisasi arah tata kelola negara dan pemerintah, serta eksistensi bangsa Indonesia di tengah gejolak perubahan masa depan dunia.
Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
