"Salah satu tema dalam debat keempat yaitu politik luar negeri. Dalam satu periode Pemerintahan Jokowi, politik luar negeri Indonesia telah menunjukkan peran aktifnya dalam pergaulan internasional," kata Ace dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.
Ace mengatakan Indonesia telah berperan aktif dalam berbagai forum internasional, baik regional maupun dunia, guna menciptakan perdamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi.
Dia menekankan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi kini dipercaya menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.
Hal ini sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dipercaya untuk memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dunia.
"Indonesia juga selalu dirujuk sebagai negara muslim terbesar di dunia dengan pemahaman Islam yang toleran dan moderat dan memiliki kompatibilitas dengan demokrasi," jelasnya.
Dia mengatakan isu Palestina terus menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. Beberapa negara Islam, seperti Afganistan, kata Ace, belajar dari Indonesia bahwa penyelesaian konflik politik berbasis agama dapat diselesaikan secara damai.
Dia juga mengatakan Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar pasukan pemelihara perdamaian PBB (PKO). Tahun lalu, Indonesia mengirimkan 850 personel, 22 diantaranya perempuan, sehingga per November 2018, jumlah pasukan perdamaian Indonesia adalah 3.545 personel.
Dia menekankan Indonesia aktif mendorong adanya kerjasama dan kolaborasi, baik bilateral maupun multilateral, untuk mewujudkan tatanan global yang damai dan produktif.
Pesan moral itu, ujar Ace, disampaikan Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Oktober 2018 di Bali yang diselenggarakan dengan sukses dan mendapat pujian pemimpin dunia.
Kala itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan kerja sama karena tantangan global sangatlah besar dan tidak mungkin satu negara dapat hidup sendiri tanpa bekerja sama dengan negara lain.
Presiden saat itu menekankan seluruh bangsa tidak boleh menyerah menghadapi tantangan yang sangat besar, mulai dari masalah instabilitas di berbagai kawasan, radikalisme, terorisme, migrasi ireguler, melemahnya ekonomi global, perubahan iklim, hingga bencana alam.
Perlindungan WNI
Ace menyampaikan politik luar negeri Pemerintahan Jokowi juga diarahkan pada upaya yang serius untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
Hasilnya antara lain, 73.503 kasus WNI telah diselesaikan, 278 WNI telah dibebaskan dari ancaman hukuman mati, 181.942 WNI/TKI bermasalah (termasuk overstayers) telah direpatriasi, 16.432 WNI telah dievakuasi dari daerah perang, konflik politik dan bencana alam di seluruh dunia, 37 WNI yang disandera di Filipina dan Somalia telah dibebaskan.
"Selain itu lebih dari Rp574 miliar, hak finansial WNI/TKI di luar negeri berhasil dikembalikan. Pak Jokowi lima tahun ke depan, akan terus meningkatkan perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri," jelasnya.
Dia juga menjelaskan beberapa hal utama yang dilakukan prioritas ketiga politik luar negeri Indonesia melalui diplomasi ekonomi, antara lain memperkuat kerja sama ekonomi dengan pasar-pasar baru, dan memperkuat infrastruktur kerja sama ekonomi secara bilateral guna meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui negosiasi baru.
Selain itu diplomasi ekonomi diarahkan untuk membantu ekspansi penjualan produk industri strategis Indonesia dan mendorong berbagai investasi dan proyek infrastruktur Indonesia di luar negeri, serta diarahkan untuk melindungi kepentingan strategis produk kelapa sawit Indonesia yang terus menjadi target kampanye hitam di beberapa negara.
Adapun, kata dia, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia terus mendorong adanya kerjasama maritim.
Diplomasi maritim Indonesia terus bekerja untuk memperkuat Arsitektur di kawasan Dua Samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Bagi Indonesia, dua Samudera, Pasifik dan Hindia adalah Single Geo-Strategic Theatre.
"Kita perlu menjaga stabilitas, keamanan dan kemakmuran di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kita harus sama-sama pastikan agar Samudera Hindia dan Pasifik tidak dijadikan ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah dan supremasi maritim," kata Ace.
Dalam konteks itulah, menurutnya, Indonesia mengembangkan konsep kerja sama “Indo-Pasifik”, sebuah kebijakan yang akan diperkuat Jokowi lima tahun ke depan.
"Dengan berbagai capaian politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan menunjukkan kepemimpinan Indonesia yang berperan aktif dalam hubungan internasional maka lima tahun ke depan kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf akan terus ditingkatkan baik regional maupun dunia," ujarnya.
Hal itu dilakukan antara lain dengan memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam forum dan organisasi regional maupun internasional, melalui keterlibatan dalam ASEAN dan Dewan Keamanan PBB, dengan mengedepankan total diplomacy, diplomasi perdamaian, dan diplomasi kemanusiaan untuk memperkokoh kepentingan nasional.
"Jokowi-Ma'ruf akan melanjutkan diplomasi dan memperkuat keamanan di wilayah perbatasan serta memperkuat kepemimpinan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan mempromosikan Islam yang moderat (Wasathiyyah), mempererat Ukhuwah Islamiyah sesama Muslim di dunia, serta terus berjuang untuk kemerdekaan Palestina," paparnya.
Jokowi menurutnya akan melakukan upaya-upaya serius untuk memperkuat diplomasi ekonomi; memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata; serta perluasan pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional.
"Jokowi-Ma'ruf juga akan meningkatkan pemanfaatan potensi budaya dan kekayaan kuliner sebagai instrumen diplomasi Indonesia," ujar Ace.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
