"Harapan saya yang paling esensial adalah perlunya pemerintah mereposisikan Republik Indonesia kepada maqom atau martabat yang strategis dan terhormat," ujar Sonny ketika dimintai tanggapan harapannya terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia mendatang di Kuala Lumpur, Sabtu..
Menurut pengajar mata kuliah Cyber Law International Islamic University Malaysia (IIUM) dan Penasehat Kantor Komisioner Perlindungan Data di Malaysia ini ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menata kebijakan politik luar negeri Indonesia ke depan.
"Kepala negara perlu lebih sering bersuara mengenai isu-isu antarbangsa seperti Islamofobia, kriminalitas antarbangsa, isu lingkungan hidup dan juga hak asasi manusia," kata "visiting scholar" di Universitas Muhammadiyah Yogjakarta ini.
Pria asal Palembang ini menyarankan agar pemerintah Indonesia menggunakan sebaik mungkin podium dalam forum-forum antarabangsa.
"Dalam pergaulan antarbangsa, jangan biarkan RI terbawa kepada pengaruh blok tertentu seperti blok Amerika Serikat dan blok Cina," kata "visiting scholar" di University of Toronto Kanada dan University Of Leiden Belanda tersebut.
Sebagai WNI yang bertahun-tahun tinggal di Kuala Lumpur, dia mengharapkan agar isu utama terkait dengan perlindungan dan penyejahteraan TKI atau Buruh Migran Indonesia harus tetap menjadi prioritas.
"Social diplomacy berperan penting dalam konteks Malaysia. Seluruh komponen masyarakat Indonesia termasuk Ormas dan paguyuban harus diajak bersama-sama memikirkan dan menawarkan solusi terhadap masalah-masalah kebangsaan di luar negeri," katanya.
Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Eliswan Azly
Copyright © ANTARA 2019
