Pejabat tersebut menuturkan bahwa pemerintah berencana menindaklanjuti sanksi baru saat memperingati setahun mundurnya AS dari kesepakatan nuklir antara Iran dan kekuatan dunia, yang diumumkan Presiden Donald Trump pada Mei lalu.
"Kami hanya ingin efek menakutkan berlanjut," ujar pejabat itu.
Trump pada Mei lalu mengumumkan bahwa AS mundur dari kesepakatan internasional 2015 yang dirancang untuk menghentikan kemampuan Teheran membuat senjata nuklir. Ia juga memerintahkan agar sanksi diberlakukan kembali terhadap Iran.
Kesepakatan tersebut, yang disetujui AS, Prancis, Inggris, Jerman, Rusia, China dan Iran, berupaya mencegah Iran mengembangkan bom nuklir dengan imbalan pencabutan sanksi yang melumpuhkan ekonomi mereka.
Pejabat, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengatakan pemerintah berharap dapat mengambil sejumlah langkah baru dalam beberapa pekan ke depan.
"Semakin banyak yang dapat kita lakukan saat peringati kesepakatan itu, semakin baik," kata dia, seraya menambahkan bahwa butuh waktu untuk memasukkan sanksi semacam itu dan Departemen Keuangan sedang mengupayakannya.
Salah satu alat yang digunakan AS termasuk sanksi impor minyak dari Iran. Washington memberikan keringanan terhadap delapan pelanggan minyak Iran, namun itu bersifat fleksibel.
Pejabat tersebut mengatakan AS bisa tidak memberikan keringanan tersebut sama sekali. "Saya rasa, itulah tujuan kita," katanya.
Mengurangi jumlah keringanan tersebut akan membatasi ekspor minyak dari Iran, produsen terbesar ke empat OPEC. AS menetapkan target sebelumnya untuk memangkas ekspor minyak Iran hingga ke level nol, dan pejabat tersebut mengatakan bahwa tujuan tersebut tidak berubah.
Baca juga: Presiden Irak: Trump tidak minta izin untuk `awasi Iran`
Baca juga: Iran tolak tawaran Trump mengenai pembicaraan karena tak bernilai
Sumber: Reuters
Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Mohamad Anthoni
Copyright © ANTARA 2019
