"Harus ada sinkronisasi kebijakan perencanaan mulai dari pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional," kata Wagub Kandouw di Manado, Rabu.
Ketujuh program prioritas tersebut adalah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemantapan sumber daya manusia, pariwisata, dan ketahanan pangan dan industri ekonomi kreatif.
Selanjutnya, pemerataan infrastruktur, ketenteraman ketertiban masyarakat dan sukses pilkada, reformasi birokrasi dan mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup.
"Paradigma perencanaan pembangunan sejak tahun 2017 telah berubah pola money follow function diubah menjadi money follow programe yang lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Program yang disusun lebih terarah kepada manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah.
"Tidak semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata, dan dinamika yang terjadi memerlukan akselerasi dalam hal pemangkasan program yang secara nomenklatur tidak jelas dan tidak memiliki nilai manfaat bagi rakyat," imbuh Kandouw.
Pemprov Sulut telah menerapkan e-planning untuk meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan keunggulan sumber daya secara optimal melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, sebagai salah satu inovasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan akuntabel.*
Baca juga: Indikator makro pembangunan Sulut membaik
Baca juga: Produksi perikanan Sulut capai 870 ribu ton
Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
