"Jumlahnya ada 500 ribu warga. Tapi ini masih angka kasar dari 5,1 juta jumlah warga NTB," ujarnya pada Musrenbang Provinsi NTB di Mataram, Jumat.
Ia mengatakan, warga yang belum tersentuh aliran listrik ini tersebar di 10 kabupaten kota di NTB.
Ia mengakui, warga yang belum menikmati listrik di NTB tersebut, rata-rata warga yang berekonomi rendah atau warga miskin yang tinggal di pedesaan. Meskipun sebagian kecil lagi tinggal di perkotaan.
"Sebetulnya mereka ini sudah menikmati listrik, tapi tidak bisa bayar karena masih numpang pada tetangga," terang Syahrial.
Menurutnya, Kementerian ESDM menargetkan rasio elektrifikasi di Indonesia, termasuk di NTB mencapai 90,9 persen. Hanya saja, hal itu tidak bisa diwujudkan dalam waktu dekat mengingat anggaran yang terbatas, sehingga tidak bisa dilakukan sekaligus, namun secara bertahap.
"Anggaran di Kementerian ESDM terbatas. Kami pun akhirnya bersurat kepada Pemda melalui Gubernur atau Bupati/Wali Kota untuk juga menyediakan anggaran melalui APBD-nya. Tapi ini pun kami juga tidak bisa memaksakan karena kami memahami APBD daerah juga sangat terbatas," ucapnya.
"Makanya, kami meminta tolong perusahaan-perusahaan yang besar-besar baik yang ada di NTB maupun di luar NTB untuk ikut juga membantu listrik ini," sambungnya.
Syahrial menyampaikan Kementerian ESDM dalam programnya tidak hanya terfokus pada pemenuhan rasio elektrifikasi melalui pemasangan sambungan listrik tapi sudah pada bagaimana warga di seluruh Indonesia menikmati lampu yang hemat energi. Misalnya melalui tenaga surya atau matahari.
"Jadi tidak pemenuhan listrik yang kita kejar. Namun, bagaimana masyarakat juga menikmati listri yang hemat energi melalui beberapa energi terbarukan seperti sinar matahari," jelas Syahrial.
Menanggapi hal tersebut Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan tidak memungkiri jika ada warga NTB yang belum menikmati listrik. Hanya saja pihaknya meminta warga yang belum memiliki aliran listrik tersebut dipastikan nama dan alamat rumahnya, sehingga pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota bisa membantu pemasangan listrik tersebut.
"Pastikan dulu by name by adress-nya, sehingga penanganannya kami keroyok dan terpenting tepat sasaran," katanya. ***1***
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019