"Memang benar hingga kini kesejahteraan guru khususnya yang bertugas di pedalaman masih rendah sehingga perlu perhatian pimpinan daerah.
Padahal tugas guru sangat lah berat karena harus mencerdaskan anak didiknya," kata Mambraku kepada Antara di Jayapura, Senin.
Mambraku yang juga menjabat sebagai Dekan FKIP Universitas Cenderawasih mengatakan, dari hasil kunjungan kerjanya ke berbagai daerah terungkap para guru terpaksa harus menyewa atau kost di rumah penduduk dengan biaya pribadi.
Selain itu honor mereka juga tidak seperti yang diungkapkan karena bagi yang honor sebagian besar hanya menerima upah dibawah upah minimum regional (UMR).
“Banyak kabupaten di Papua tidak memberikan upah yang layak bagi guru, apalagi guru honor, sementara tanggung jawab yang diembankan ke pundak mereka sangat besar,” kata Mambraku.
Ketika ditanya tentang mutu guru di Papua, Ketua PGRI Papua mengakui mutunya masih di bawah standar karena banyaknya guru yang belum ikut sertifikasi.
Dari 37 ribu guru di Papua baru sekitar 10 persen yang sudah disertifikasi, dan FKIP siap menyelenggarakan sertifikasi karena hal itu sudah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua guru di Indonesia.
“FKIP Uncen siap bekerja sama dengan pemda untuk melakukan sertifikasi guna meningkatkan mutu pendidik atau guru di Papua,” kata Nomensen Mambraku.*
Baca juga: Guru nonsertifikasi di Sorong Selatan diperbolehkan ikut tes CPNS
Baca juga: Tunggakan gaji guru honorer SMA-SMK Papua Barat sudah dibayar tuntas
Pewarta: Evarukdijati
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
