Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Alfisyah di Banda Aceh, Selasa, memperkirakan hambatan yang muncul di lapangan untuk seksi 4 tidak sebanyak seksi-seksi yang lain.
"Ini yang kita rencanakan dulu. Setelah seksi ini selesai akhir tahun ini, baru kita lanjut ke seksi 5 (Blang Bintang-Kuto Baro sepanjang 7,7 kilometer) dan seksi 6 (Kuto Baro-Simpang Baitussalam sepanjang lima kilometer)," terang dia.
Ia menyebut pekerjaan pembangunan jalan bebas hambatan Banda Aceh-Sigli merupakan tol pertama dibangun di Aceh, dan merupakan bagian dari ruas Tol Trans Sumatera yang diharapkan dapat memangkas waktu tempuh dari tiga jam menjadi satu jam perjalanan.
Keseluruhan ruas tol Banda Aceh-Sigli terbagi ke dalam enam seksi di antaranya, seksi satu mulai Padang Tiji-Seulimeum sepanjang 25,2 kilometer, seksi dua Seulimeum-Jantho 6,1 kilometer, dan seksi tiga Jantho-Indrapuri 16 kilometer.
Data terakhir, PT Hutama Karya (Persero) telah melakukan pembayaran ganti rugi ke masyarakat senilai Rp168,2 miliar bagi 965 bidang tanah dari total 3.586 bidang yang memakai lahan seluas 856 hektare dengan lebar 80 meter demi terealisasi pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli.
"Start (mulai) pekerjaan kita, memang di seksi 4 dari total 6 seksi. Arti seksi di sini 'gate to gate'. Inilah dipilih awal kontruksi jalan tol kita berada di seksi 4," katanya.
"Dari 'gate to gate' ini, nantinya bisa berfungsi. Perkiraan kita di tahun 2022, tol Banda Aceh-Sigli sudah bisa difungsikan," beber Alfi.
Presiden Joko Widodo pertengahan Desember tahun lalu, telah meresmikan pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli sebagai upaya memudahkan mobilitas masyarakat, dan barang di daerah untuk pertumbuhan ekonomi.
"Sore hari ini, kita akan melakukan peletakan batu pertama untuk dimulainya konstruksi jalan tol dari Aceh menuju Lampung," kata Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli di Blang Bintang, Aceh Besar.
Jokowi meyakini, kerja keras Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perusahaan BUMN terkait, dan sejumlah kepala daerah, maka pembangunan akan berjalan cepat.
Menurut dia, pembangunan enam seksi jalan tol membutuhkan dorongan dari kepala daerah baik bupati, wali kota maupun gubernur. Hal itu terkait pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk tol.
"Problemnya hanya ada di situ. Di mana-mana yang namanya pembangunan jalan tol itu selalu problem dan masalah di pembebasan," kata Jokowi.
Pewarta: Muhammad Said
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2019
