Anies Baswedan minta pengelolaan kolong tol diserahkan ke Pemprov DKI

10 April 2019 21:53 WIB

Gubernur DKI Jakart, Anies Baswedan, usai upacara pergantian nama Stasiun MRT Sisingamangaraja menjadi Stasiun MRT ASEAN, di Jakarta, Rabu (10/4). (ANTARA/Fianda Rassat)

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk mengambil alih pengelolaan ruang kosong di kolong jalan tol seluruh DKI Jakarta.

Ia mengatakan, ruang kosong itu rencananya akan digunakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi kegiatan yang bermanfaat kepada masyarakat.

"Saya sudah menulis surat kepada menteri PUPR agar pengelolaan (kolong tol) diserahkan kepada DKI. Sekarang kita menunggu keputusan menteri PUPR apakah permintaan DKI dipenuhi karena dengan begitu nanti kita bisa mengelola semua kolong tol. Bisa dipakai untuk taman, ruang kegiatan, macam-macam," kata dia usai upacara pergantian nama Stasiun ASEAN, Rabu.

Ia mengatakan, saat ini ruang kosong di kolong jalan tol tidak dikelola dengan baik, oleh karena itu dia berharap pengelolaannya diserahkan ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar bisa dikelola secara baik.

"Karena yang mengelola tidak mengelola dengan baik, orang marahnya ke Jakarta. Padahal bukan milik kita," ujarnya.

Terkait kebakaran di kolong tol Pluit, dia mengatakan, menginginkan tidak hanya pengelolaan kolong tol Pluit, namun pengelolaan seluruh ruang kosong di kolong tol di seluruh Jakarta.

"Bukan hanya Pluit, seluruh kolong tol di Jakarta. Kolong tol sekarang ini tidak terkelola. Karena bukan milik kita, yang mengelola sekarang suruh tanggung jawab," ujarnya.

Gubernur Jakarta ini kini sedang menunggu balasan surat yang sudah dilayangkan kepada Kementerian PUPR. "Suratnya (dikirim) tanggal 13 maret kepada menteri PUPR," katanya