Total penentuan lokasi yang diusulkan Gubernur (Longki Djanggola) ada 600 hektare, sampai hari ini yang sudah 'clear and clean' oleh Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) itu 290 hektare di masing-masing Tondo, Ponbawe dan Duyu
Pemerintah telah merekomendasi 290,15 hektare, dari rencana usulan 600 hektare lahan, untuk pembangunan hunian tetap dan fasilitas umum di tiga kawasan relokasi yakni Tondo, Pombewe dan Duyu, Sulawesi Tengah, kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Jakarta, Kamis.
"Total penentuan lokasi yang diusulkan Gubernur (Longki Djanggola) ada 600 hektare, sampai hari ini yang sudah 'clear and clean' oleh Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) itu 290 hektare di masing-masing Tondo, Ponbawe dan Duyu," kata Basuki usai mengikuti rapat tentang rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana Palu di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis.
Luasan relokasi di kawasan Tondo mencapai 146,8 hektare yang dapat dibangun 4.400 unit rumah tinggal untuk maksimal 22.200 penduduk, sedangkan di Pombewe seluas 104,75 hektare untuk 1.000 unit rumah tinggal bagi 7.670 warga.
Sementara itu kawasan relokasi Duyu seluas 38,6 hektare akan dibangun 813 unit hunian tetap untuk maksimal 4.065 penduduk. Pemerintah saat ini masih melakukan verifikasi terhadap 310 hektare lahan lain sebelum mendapat rekomendasi untuk dijadikan kawasan relokasi.
Basuki mengatakan hunian tetap yang akan dibangun Pemerintah di kawasan relokasi tersebut adalah rumah tipe 36 dengan luas tanah antara 150 - 200 meter persegi.
"Rumahnya itu Tipe 36 dengan tanah 150 sampai 200 meter persegi, kalau luasannya pasti 60 persen dari lahan yang bisa dibangun untuk kavling-kavlingnya. Kan harus ada jalan, masjid, puskesmas, ruang terbuka hijau, pasar, lapangan bola, dan sebagainya," jelasnya.
Pembangunan hunian tetap di tiga kawasan tersebut dimulai pada 23 April dan ditargetkan selesai pada 2021.
"Yang sudah 'clean and clear' oleh BPN dengan total 290 hektare itu harus segera dikerjakan. Mungkin 'groundbreaking' oleh Pak Menko (Polhukam), 23 April akan di-'groundbreaking'," ujarnya.
Dalam rapat tersebut turut hadir Menteri Koordinator bidang Polhukam Wiranto selaku Koordinator Penanganan Bencana Sulteng, Gubernur Sulteng Longki Djanggola, dan Wali Kota Palu Hidayat.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
