Kepala Badan POM RI apresiasi peran perempuan dalam pengawasan obat dan makanan

21 April 2019 19:41 WIB

Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Penny Kusumastuti Lukito. (ANTARA/ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/P003) (ANTARA/ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/P003/)

Jakarta (ANTARA) -- Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Penny K. Lukito mengungkapkan, kaum wanita memiliki peran tak tergantikan, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat.

“Peran perempuan dalam rumah tangga dan dalam masyarakat saling berkaitan. Sosok ibu di keluarga yang ada pada diri perempuan mempengaruhi pengambilan keputusan terkait nutrisi, obat, kosmetik, makanan, suplemen kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat dan kehidupan agar menjadi lebih baik," ungkapnya saat ditemui di sela-sela kegiatan Badan POM.

Sebagai regulator dan pemangku kepentingan tertinggi di sektor pengawasan obat dan makanan di Tanah Air, komposisi karyawan Badan POM, ternyata, didominasi oleh kaum hawa hingga 80 persen, yang umumnya berlatar belakang profesi farmasi dan apoteker.

Dominasi kaum hawa di lembaga yang berdiri tahun 2001 ini pun dapat dilihat dari posisi pengambilan keputusan strategis; mulai dari Kepala Badan POM, Inspektur Utama, Sekretaris Utama, dan Deputi.

Hal ini, lanjut Penny, kemungkinan dipengaruhi karena nurani perempuan yang keibuan cenderung ingin melindungi keluarga atau orang terdekatnya melalui obat dan makanan yang dikonsumsinya. Selain itu, kaum perempuan lebih teliti dan spesifik dalam menilai sesuatu.

“Sebenarnya itu menjadi peluang untuk laki-laki maupun perempuan yang memang bergelut di bidang farmasi atau apoteker untuk bersama-sama membangun Badan POM, terutama pada direktorat yang membutuhkannya,” jelas Penny.

Meskipun begitu, banyak unit di Badan POM seperti pengawasan pangan hingga Deputi Penindakan yang belum lama dibentuk, membutuhkan banyak SDM dari berbagai latar belakang profesi.

Dari teknologi pangan, pertanian, ahli nutrisi, planolog, ekonomi, kriminolog, ahli hukum, ahli kebijakan publik, dan latar belakang profesi lain yang selaras juga sangat dibutuhkan Badan POM, tidak selalu terkait dengan bidang farmasi.

Lebih lanjut, Penny berharap ke depannya peran perempuan dapat lebih merata, baik di bidang pemerintahan, politik, maupun legislatif. Bagaimana pun juga setiap pengambilan kebijakan memerlukan peran perempuan didalamnya.

“Bagaimana pun laki-laki dan perempuan berbeda. Sehingga kehadiran peran perempuan dalam menentukan suatu kebijakan sangat penting demi terwujudnya keseimbangan. Dan dengan adanya keberagaman, kebhinekaan, hasilnya akan lebih memuaskan,” tukasnya.