"Jumlah update terakhir petugas penyelenggara pemilu yang tertimpa musibah itu sebanyak 91 orang meninggal dunia, kemudian 374 orang sakit, sakit ini bervariasi ya," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin.
Arief Budiman mengatakan santunan untuk keluarga petugas KPPS telah dibahas secara internal dengan memperhitungkan berbagai macam regulasi terkait asuransi BPJS serta masukan yang diterima KPU.
Selasa 23 April 2019, KPU RI berencana melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan.
Terkait besaran, KPU RI mengusulkan besaran santunan untuk anggota KPPS yang meninggal dunia sekitar Rp30-36 juta, sementara yang sakit hingga cacat maksimal Rp30 juta. Selanjutnya untuk luka, besaran santunan yang diusulkan maksimal Rp16 juta.
"Jadi ini akan dibahas bersama Kemenkeu termasuk mekanisme pemberiannya dan penyediaan anggarannya karena kan anggaran KPU tidak ada yang berbunyi nomenklaturnya santunan," tutur Arief Budiman.
Sementara itu, Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan sebelum pemungutan suara berlangsung, KPU telah mengusulkan asuransi untuk petugas KPPS, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.
"Tadinya kan kami diminta Komisi II untuk membuat asuransi pada teman-teman penyelenggara di lapangan, tetapi kemudian kami sudah ajukan ke Kemenkeu. Nah entah bagaimana Kemenkeu tidak memproses dan pemilu sudah berjalan," tutur Ilham Saputra.
Baca juga: KPU akan beri santunan petugas KPPS meninggal dunia saat bertugas
Baca juga: Arya: Pemilu 2019 dirasakan sangat berat bagi petugas KPPS
Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
