Eddy yang juga Ketua Perhimpunan Masyarakat Indonesia (Permai) Penang Malaysia memaparkannya melalui video conference di Penang, Rabu, karena tidak bisa hadir di lokasi akibat keterlambatan visa.
"Kita baru saja melaksanakan Pemilihan Umum Serentak 2019 pada 17 April 2019 dengan 813.000 TPS tersebar di seluruh pelosok negara Indonesia betapa telah menguras tenaga, materi dan waktu dalam pendistribusian logistik," katanya.
Jikalau teknologi blockchain diimplementasikan, ujar dia, tentu akan menghemat keuangan negara, tidak akan ada lagi keterlambatan logistik Pemilu di TPS, dapat memperkecil kemungkinan jatuhnya korban pejuang demokrasi dan kerahasiaan data terjamin.
Eddy menjelaskan bahwa teknologi blockchain menyediakan sarana untuk berbagi informasi yang aman melalui general ledger (buku besar) digital yang dibuat secara permanen dan terbagi di antara jaringan komputer yang terdistribusi.
Karakteristik utama dari blockchain yang membedakan dari jenis database lain di antaranya adalah terdistribusi, immutable (data yang tertulis tidak dapat diubah), dan desentralisasi (tidak ada kekuasaan terpusat - central authority - sebagai pengendali).
"Dalam komputasi, istilah terdistribusi memiliki beberapa pengertian, di antaranya adalah pemrosesannya yang terbagi - bagi, datanya yang terbagi - bagi, atau gabungan dari keduanya," katanya.
Hingga saat ini sebagian besar solusi blockchain masih menggunakan karakteristik proses terdistribusi dengan data ter-replikasi (semua node / mesin memiliki data yang sama) dan beberapa sedang mengembangkan dukungan terhadap data yang terdistribusi (shard).
"Pemanfaatannya di bidang distribusi adalah dapat membangun rantai dokumen virtual yang aman, memungkinkan pertukaran data dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dengan sertifikasi secara digital dengan blockchain tanpa superstruktur," katanya.
Teknologi ini, ujar dia, akan memastikan bahwa transaksi yang disimpan di dalam buku besar disebut sebagai block akan aman dari gangguan peretasan atau adanya upaya perubahan data transaksi.
"Namun tentunya harus melalui persetujuan pemegang regulasi dalam hal ini DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum. Inilah upaya yang sedang kami giatkan untuk menyakinkan mereka agar penghematan anggaran dapat dimafaatkan untuk pembangunan negara Indonesia," ujar Eddy.
Yang terakhir tidak kalah penting yaitu, ujar dia, blockchain masih awam dan belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Indonesia.
"Jadi bagaimana saya bersama Pak Mahfud Malik Vice Chairman of Indonesia Node Asia Blockchain Hub, telah menemukan jalannya yaitu mendirikan akademi blockchain di Indonesia; memperkenalkan dan membangun kesadaran blockchain kepada Masyarakat Indonesia," katanya.
Baca juga: Hadapi Revolusi Industri 4.0, pemerintah siapkan 20.000 tenaga terlatih IT
Baca juga: Era Industri 4.0, Presiden minta pemuda ikuti perkembangan teknologi
Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Mohamad Anthoni
Copyright © ANTARA 2019
