Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dr Praptono mengharapkan agar marwah Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) tetap dijaga untuk menghasilkan bibit-bibit unggul para pendidik di sekolah.
"Semangat awal dibukanya PPG tentu kita ingin guru di Indonesia berkualitas semua. Jadi marwah PPG jadi ujung tombak menghasilkan guru berkualitas harus dijaga betul," katanya di Banjarmasin, Jumat (26/4).
Hal itu dikatakan Praptono saat menghadiri pembukaan Rembug Nasional Forum Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang berlangsung di gedung rektorat ULM di Banjarmasin.
Dia mengungkapkan, Program PPG
sudah berjalan cukup lama dan perbaikan terus dilakukan. Di antaranya menyiapkan modul benar- benar bisa membantu para mahasiswa dalam proses pembelajaran serta didukung dosen berkualitas dan sekolah sekolah-sekolah yang jadi tempat penyelengaraan PPL juga disiapkan dengan baik, karena setiap sekolah ada guru pendampingnya.
"Harapannya, kita ingin para guru memiliki prosentase kelulusan sertifikasi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun," tuturnya.
PPG sendiri disamping menghantarkan guru berkualitas, tambah Praptono, sebenarnya juga ada pendekatan untuk mensejahterakan. Karena jika lulus PPG, maka ada tunjangan profesi yang diberikan satu kali gaji pokok untuk guru PNS dan Rp1,5 juta per bulan untuk non PNS. Sementara Tim Ahli Pendidikan Profesi Guru ULM Prof H Ahmad Suriansyah, MPd, PhD yang sekaligus bertindak sebagai ketua pelaksana mengakui, hanya sekitar 25 persen guru yang tersertifikasi profesional. Sedangkan sisanya masih belum memiliki kompetensi yang optimal dalam melaksanakan tugas.
Makanya untuk menjawab permasalahan itu, Forum Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru mengkajinya melalui pertemuan tersebut.
Oleh sebab itu, ungkap Pak Sur, begitu biasa Ahmad Suriansyah disapa, pihaknya sebagai panitia mengajukan empat hal pokok bahan kajian dalam rembug nasional yang pertama kalinya digelar.
Pertama, membahas tata kelola PPG itu sendiri, dimana hasil kajian tidak ada guru profesional yang dihasilkan dari penyelenggara yang dikelola oleh lembaga yang tidak profesional.
Kedua, membahas tentang kajian ilmiah dan prosiding ilmiah.
"Jadi dosen PPG harus lebih baik dari dosen yang mengajar di Program Sarjana. Mereka harus mampu menghasilkan kajian ilmiah yang bersifat inovatif," papar Pak Sur.
Kemudian yang ketiga berkaitan dengan lulusan. Dimana setelah mahasiswa PPG lulus, apa yang harus dilakukan penyelenggara untuk mempertahankan kompetensi yang dimiliki.
"Terakhir kemitraan. Jadi kita harus menjalin kemitraan dengan berbagai institusi agar pengelolaan ini betul-betul profesional. Misalnya bekerja sama dengan organisasi profesi guru dan sebagainya," tandas
Ketua Program Pendidikan Guru Pra dan Sekolah Dasar (PG-PSD) FKIP ULM itu.
Acara yang diikuti perwakilan dari 57 perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki izin menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru itu dihadiri juga Ketua Forum PPG Indonesia Dr Agusti Thamrin.
Nampak juga Wakil Rektor I Bidang Akademik ULM Dr Aminuddin Prahatama Putra yang mewakili Rektor ULM Prof Sutarto Hadi untuk membuka kegiatan serta Dekan FKIP ULM Prof Wahyu dan sejumlah akademisi bidang pendidikan guru lainnya.
Pewarta: Firman
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2019