Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud Bahrun ketika ditemui Antara di Tangerang, Jumat (26/4), mengatakan berdasarkan hasil pemetaan ada bidang-bidang program kejuruan yang tidak banyak dibutuhkan oleh industri.
Kementerian menyarankan pengelola SMK mengurangi penerimaan peserta didik di bidang-bidang kejuruan yang keahliannya tidak banyak dibutuhkan dunia usaha.
"Tidak menutup, tapi mengurangi dari segi penerimaan siswa, salah satunya (untuk) program administrasi perkantoran dan akuntansi," katanya.
Namun, menurut dia, banyak pula program-program pendidikan kejuruan yang mesti dikembangkan seiring dengan peningkatan kebutuhan sektor usaha seperti bidang animasi, logistik, film, industri kreatif, desain komunikasi visual dan multimedia. Program-program pendidikan kejuruan berbasis komoditas seperti perkopian dan perkebunan kelapa sawit juga prospektif untuk dikembangkan.
"Itu proses sinkronisasi sehingga saat ini ada 146 kompetensi keahlian yang kita kembangkan dari 49 program keahlian," kata Bahrun.
Dia menjelaskan pula bahwa kementerian berusaha melakukan penyelarasan kurikulum SMK agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
"Agar terjadi link and match, sehingga apa yang dipelajari di sekolah juga diperlukan dunia usaha dan industri," katanya.
Selain itu kementerian bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi telah membentuk 861 Lembaga Sertifikasi Profesi-1 (LSP-1) yang melakukan sertifikasi bagi pelajar SMK.
"Jadi kalau siswa SMK lulus diharapkan sudah tersertifikasi oleh lembaga yang terakreditasi," kata Bahrun.
Pemerintah juga membangun kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia dalam upaya memperbaiki pendidikan vokasi.
Pewarta: Virna P Setyorini/Zubi Mahrofi
Editor: Ridwan Chaidir
Copyright © ANTARA 2019
