"Dampaknya memang memang berbeda antarwilayah, karena seperti di Sumatera Utara selain pencurian ikan ada juga penggunaan alat tangkap yang merusak," kata Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati ketika dihubungi Antara di Jakarta, Senin.
Menurut Susan Herawati, pada saat ini nelayan memang merasakan adanya keberpihakan negara dengan kebijakan pemerintah yang memberantas penangkapan ikan secara ilegal.
Namun, lanjutnya, hal tersebut dinilai masih butuh disinergikan dengan nelayan, mengingat pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai masih tidak intensif dan ada jadwal tertentu.
Untuk itu, ia menekankan agar pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada nelayan bagaimana mereka melakukan pengamanan, karena kawasan perairan nasional memiliki luas yang luar biasa.
"Dampak positif lainnya, ikan dan ekosistem di pesisir memiliki ruang untuk berkembang biak dan meminimalisir eksploitasi berlebihan," papar Sekjen Kiara.
Sebelumnya, Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata menyatakan perlunya komitmen dalam memperkuat kelembagaan sektor kelautan dan perikanan.
"Efektivitas kelembagaan yang ada saat ini dalam membaca proses perikanan masih dipertanyakan," kata Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata dalam diskusi tentang sektor kelautan dan perikanan yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu.
Baca juga: Pemberantasan pencurian ikan bantu tingkatkan tangkapan nelayan kecil
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019
