Dampak pemberantasan terhadap aktivitas pencurian ikan diharapkan tidak hanya berhenti pada penenggelaman kapal ikan tetapi juga sampai kepada peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional dan anggota keluarga mereka."Dengan demikian, kapal-kapal asing yg ditengarai melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia berpikir ulang," katanya.
Wakil Sekjen Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Niko Amrullah kepada Antara di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa gencarnya penenggalaman kapan pencuri ikan memang memiliki efek untuk memberitahu kepada dunia bahwa Indonesia memberantas segala bentuk pencurian ikan.
"Dengan demikian, kapal-kapal asing yg ditengarai melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia berpikir ulang," katanya.
Namun, aktivitas pemberantasan pencurian ikan itu juga diharapkan dapat membawa peningkatan kesejahteraan bagi nelayan tradisional.
Sebelumnya, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah mengatakan bahwa penguatan kelembagaan terhadap berbagai kelompok penghasil pangan seperti petani dan nelayan adalah hal yang mutlak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan anggota keluarga mereka.
"Hal lain yang perlu dipikirkan dan belum ada di ide para capres adalah penguatan kelembagaan pertanian-pangan di tingkat nasional," kata Said Abdullah.
Said mengingatkan bahwa mandat undang-undang pangan tentang kelembagaan pangan haruslah segera bisa diwujudkan.
Menurut dia, dengan adanya kelembagaan pangan ini, koordinasi dan gerak langkah pembangunan pangan juga akan lebih terkoordinasi.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ketika menghadiri Munas Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) 2018 meminta HNSI untuk terus memberikan dukungan kepada kebijakan penenggelaman kapal ikan asing ilegal.
Menteri Susi ingin HNSI memaksimalkan dukungan serta berada di barisan terdepan jika upaya pemberantasan mafia pencuri ikan yang dilakukan tersebut mendapat tekanan dari berbagai pihak.
Hal ini penting, menurutnya karena penenggelaman kapal pencuri ikan adalah kebijakan yang paling tepat yang terbukti mampu mengembalikan kedaulatan laut Indonesia.
Menteri Susi mengatakan tidak ingin jika kapal asing diizinkan lagi beroperasi di wilayah perairan Indonesia sehingga diharapkan seluruh pemangku kepentingan memberikan dukungan penuh serta mengapresiasi atas berbagai upaya yang dilakukan.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019
