Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa, tiga menteri itu di antaranya Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Kesehatan Nilla F Moeloek.
Dalam rapat tersebut dibahas juga kesiapan penyediaan layanan haji di Arab Saudi, termasuk untuk 10 ribu kuota tambahan yang telah diberikan Raja Salman kepada Indonesia.
Rapat itu dihadiri juga oleh Dubes RI untuk Saudi Agus Maftuh, Konjen RI di Jeddah Muhammad Hery Saripudin, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali beserta jajarannya, tim Kemenkes serta Konsul Haji KJRI Endang Jumali dan jajaran Kantor Urusan Haji (KUH).
"Kebijakan tambahan kuota 10 ribu dikhususkan untuk lansia dan pendamping," kata Menag Lukman.
"Kita tetap fokus pada layanan, walaupun ada penambahan kuota 10 ribu. Ini penting agar tidak terjadi penurunan kualitas layanan kepada jamaah," lanjut dia.
Menurut Menag, rapat menyepakati bahwa penempatan jamaah yang masuk dalam kuota tambahan tetap mengacu pada sistem zonasi di Mekkah dengan penempatan jamaah dikelompokkan zonasinya berdasarkan embarkasi.
"Layanan katering dan transportasi bus shalawat di Mekkah juga mengacu pada ketetapan awal, hanya jumlahnya disesuaikan dengan adanya penambahan kuota," kata dia.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar menambahkan, sampai saat ini persiapan layanan di Makkah sudah hampir final baik akomodasi, katering, maupun transportasi.
"Total layanan di Mekkah sudah 95 persen siap, termasuk dengan kuota tambahan," kata dia.
"Untuk layanan di Madinah, masih proses akhir untuk yang penambahan kuota," katanya.
Selepas rakor, Menko PMK, Menag dan Menkes bersama tim penyedia layanan dan KUH meninjau kesiapan dan kualitas hotel yang akan ditempati jemaah haji Indonesia. Pada Rabu (30/4) rombongan dijadwalkan akan bertolak ke Madinah.
"Di Madinah, akan ada peresmian Kantor Kesehatan Haji Indonesia yang baru," kata dia.
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2019
