Program perumahan pekerja perikanan perlu lebih sinergi antarlembaga

30 April 2019 14:05 WIB

Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia, Moh Abdi Suhufan. (Dokumentasi Pribadi)

Ini sudah dilakukan oleh pemerintah tapi masih parsial dan tidak terkoordinasi dengan baik oleh pusat dan daerah dan oleh antarsektor

Program perumahan bagi nelayan dan pekerja perikanan dinilai masih perlu lebih disinergikan antarlembaga agar program yang bertujuan memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi nelayan itu tepat sasaran.

"Ini sudah dilakukan oleh pemerintah tapi masih parsial dan tidak terkoordinasi dengan baik oleh pusat dan daerah dan oleh antarsektor," kata Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia, Moh Abdi Suhufan, di Jakarta, Selasa.

Menurut Abdi Suhufan, pada saat ini masing-masing kementerian masih terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Misalnya, ujar dia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang membangun rumah nelayan, tetapi dipertanyakan apakah program tersebut berdasarkan rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hal tersebut, lanjutnya, karena Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai merupakan lembaga yang secara teknis lebih mengetahui tentang dinamika sosial nelayan.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Rumah khusus adalah program Kementerian PUPR yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus, seperti nelayan, pemukiman kembali korban bencana/pengungsi, guru, tenaga medis, TNI/Polri dan petugas di daerah perbatasan dan pulau terpencil," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, beberapa waktu lalu.

Salah satu contoh dari program rumah khusus tersebut antara lain telah dibangun sebanyak 1.070 rumah khusus di Provinsi Sulawesi Barat sejak 2015 hingga 2018.

Pembangunan 1.070 Rusus tersebut dilakukan di lima kabupaten berbeda yakni di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara, Polewalimandar, dan Majene. Secara rinci pada 2015 dibangun sebanyak 605 rusus tipe 36 yang diperuntukkan untuk nelayan dan suku anak dalam. Semua rusus tersebut dibangun di 11 lokasi yang berbeda dengan total anggaran Rp86,68 miliar.

Selanjutnya pada 2016 kembali dibangun sebanyak 205 rusus nelayan tipe 36 yang tersebar di empat lokasi berbeda dengan total anggaran Rp26,61 miliar. Pada 2017 dan 2018 pembangunan rusus dilakukan di enam lokasi sebanyak total 260 unit dengan total anggaran Rp30,17 miliar.

Salah satu rusus yang dibangun di Desa Kire, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, di mana Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan 50 unit rusus yang dibangun dan rampung pada tahun 2015.

Rusus yang diperuntukkan bagi nelayan tersebut kini telah sepenuhnya dihuni oleh masyarakat di kawasan tersebut.