Tanggapi pemindahan ibukota, Darmin: Tunggu saja dulu

2 Mei 2019 17:15 WIB

Menko Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Kamis (2/5/2019). (ANTARA/Aji Cakti)

Tunggu saja dulu, nanti kalau sudah ditetapkan di mana, baru kita bicara semuanya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta agar semua pihak menunggu terlebih dahulu keputusan penetapan lokasi terkait pemindahan ibukota.

"Tunggu saja dulu, nanti kalau sudah ditetapkan di mana, baru kita bicara semuanya," ujar Darmin kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, rencana pemindahan ibukota ke luar Jawa tersebut memungkinkan untuk dilakukan mengingat Menteri Keuangan (Sri Mulyani) pun menyatakan pemindahan tersebut bisa dilakukan dengan rencana anggaran yakni dengan total anggaran sebesar Rp466 triliun.

"Kalau soal memungkinkan kenapa tidak, Menteri Keuangan saja bilang dengan dana yang dibayangkan sekarang kita bisa," kata Darmin usai menghadiri acara SimPel Day 2019.

Pemindahan ibukota ke luar Jawa, lanjutnya, tidak akan melemahkan atau mengganggu perekonomian di Pulau Jawa yang selama ini telah berjalan.

"Kenapa kontraksi? Perekonomian (di Jawa) tetap jalan," ujar mantan direktur jenderal perpajakan tersebut.

Pemerintah telah memilih untuk membangun ibu kota baru pemerintahan di luar Pulau Jawa mengingat beban di DKI Jakarta yang semakin bertambah, karena harus berperan sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi bisnis.

Beban peran ganda itu membuat pusat mobilitas penduduk berhilir ke DKI Jakarta yang menyebabkan ketimpangan antara kemampuan sistem transportasi untuk memenuhi permintaan konektivitas seluruh penduduk di Jakarta dan semua kota penyangga Jakarta.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru seluas 40.000 hektare di luar Pulau Jawa membutuhkan sekitar Rp466 triliun.

Namun sampai sekarang pemerintah belum menetapkan lokasi tepatnya yang akan menjadi ibukota baru Republik Indonesia, mengingat kajian terakhir di tingkat pemerintah adalah baru keputusan pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota.

Bambang menjelaskan bahwa menyatakan salah satu kriteria calon wilayah Ibu Kota baru adalah memiliki risiko bencana alam yang minim. Tiga wilayah yang minim risiko bencana di Indonesia adalah Pulau Sumatera bagian timur, seluruh Pulau Kalimantan, dan Sulawesi bagian selatan. Tiga wilayah tersebut belum diputuskan menjadi calon resmi Ibu Kota baru.