Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Ruddyard dalam press briefing di Jakarta, Kamis.
"Kemitraan itu sangat penting. Semua produk Dewan Keamanan PBB itu harus didasarkan konsensus maka kerjanya pun harus berdasarkan kemitraan," ujar Febrian.
Menurut dia, tantangan utama untuk kemitraan DK PBB adalah mencari kesamaan pandangan untuk berbagai isu dan mencapai kesepakatan dalam menemukan solusi untuk menangani masalah di tengah kecederungan melemahnya semangat multilateralisme.
"Problem di DK PBB sekarang bagaimana mencapai kesepakatan di tengah kecenderungan lemahnya multilateralisme karena adanya peningkatan aksi unilateralisme," ucap Febrian.
Untuk dapat menciptakan atmosfer kemitraan yang baik di DK PBB, lanjut Febrian, Indonesia akan berupaya untuk memupuk kembali rasa kemitraan diantara negara-negara anggota Dewan Keamanan.
"Ini tidak mudah maka perlu kerja yang terukur dan terarah antara (perwakilan RI) di New York dengan (Kementerian Luar Negeri) di Jakarta dan perwakilan-perwakilan kita di 14 negara lain DK PBB," katanya.
Terkait dengan hubungan antara Indonesia dan anggota tetap DK PBB (permanent five/P5), pemerintah Indonesia terus menjalin kemitraan yang baik dengan melakukan konsultasi bilateral dengan masing-masing negara anggota P5.
"Kemitraan tidak terbangun jika tidak ada trust (rasa percaya). Untuk itu, kita telah menyampaikan program kerja kita dan apa yang menjadi prioritas Indonesia dan mencari tahu prioritas mereka," ujar Febrian.
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Eliswan Azly
Copyright © ANTARA 2019
