“Kita serius dalam hal ini, karena sejak 3 tahun lalu dibahas diinternal dan 1,5 tahun Bappenas melakukan kajian yang lebih detail dari sisi ekonomi, politik, lingkungan,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menjelang buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Negara Jakarta, Senin.
Presiden Jokowi mengatakan, Pulau Jawa sudah dihuni 57 persen dari total penduduk di Tanah Air.
Sementara pulau-pulau lain banyak yang masih kosong sehingga perlu dipertimbangkan upaya untuk memindahkan ibu kota.
“Kita tahu di Pulau Jawa sudah dihuni 57 persen dari total penduduk kita. Padahal di pulau-pulau lain masih banyak yang kosong,” katanya.
Maka dalam pertemuan buka puasa bersama tersebut, Presiden Jokowi mengaku sengaja untuk menyinggung soal rencana pemindahan ibu kota.
“Oleh sebab itu, kami nantinya akan menindaklanjuti, konsultasi dengan lembaga negara yang terkait, baik dari sisi hukum dan politis,” katanya.
Hal tersebut kata dia, juga sudah mempertimbangkan sisi lingkungan dimana kaitan Jakarta dengan kebencanaan sangat erat.
“Dari sisi lingkungan, terutama yang berkaitan dengan kebencanaan, kita tahu Jakarta, kita berada di dalam ‘ring of fire’ dan juga banjir. Kedua dari sisi ketersediaan air bersih. Saya kira ke depan ini akan menjadi masalah apabila tidak segera memikirkan langkah-langkah penyediaan air ini,” katanya.
Selepas acara buka puasa bersama rampung, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang hadir dalam acara itu mengatakan jika Pemerintah serius untuk memindahkan ibu kota maka ia menyarankan untuk menggunakan konsep maritim.
“Kalau mau serius pakailah konsep maritim, pilihlah seperti Pulau Seribu, karena kita mau dalami kepulauan sebagai konsep ibu kota kita. Kayak Malaysia saja, ada Putra Jaya ada Kuala Lumpur. Tidak perlu pindah pulau kalau mau sekadar pindah kantor,” katanya.
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
