"Besok saya akan diantar Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, meninjau sejumlah lokasi terkait rencana pemindahan ibu kota negara," katanya usai melaksanakan shalat tarawih di Masjid Darul Arqam Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMP) di Palangka Raya, Selasa malam.
Adapun lokasi yang akan ditinjau meliputi Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas dan wilayah Kota Palangka Raya. Jika sempat peninjauan juga akan dilakukan hingga wilayah Pulang Pisau.
Jokowi menjelaskan, semua aspek akan dilihat serta dinilai sebagai bahan pertimbangan untuk rencana pemindahan ibu kota negara. Mulai dari sosiologi, lingkungan, sosial politik, ketersediaan air dan berbagai aspek lainnya.
"Semua akan dicek dan dihitung oleh tim. Sedangkan saya hanya melihat kondisi di lapangan secara langsung, biar ada 'feeling' atau perasaannya," jelasnya.
Sebelumnya Jokowi mengakui, Gubernur Kalteng telah memaparkan kepada dirinya terkait kesiapan Kalteng jika dipilih sebagai lokasi ibu kota yang baru. Bahkan gubernur telah menjabarkan luasan lahan yang telah disiapkan terkait rencana pemindahan tersebut.
Disinggung besaran peluang Kalteng terpilih sebagai ibu kota yang baru, ia hanya menjelaskan, visi pemindahan ini sudah ada sejak zaman Bung Karno Presiden RI pertama.
"Beliau memiliki keinginan untuk memindahkannya ke Palangka Raya. Tapi itu dulu loh ya, sekarang kita akan lihat lagi," paparnya.
Apabila semua aspek sudah dinilai oleh tim, maka pemerintah akan segera mengambil keputusan. Hanya saja pada akhirnya semua harus dikonsultasikan dengan pihak DPRD.
Sementara itu terkait penilaian yang pihaknya lakukan di wilayah Kalimantan Timur, memang terdapat sejumlah keuntungan. Yakni kondisi infrastruktur yang memadai, seperti letak bandara serta ketersediaan jalan tol.
Namun Jokowi menegaskan, penilaian yang pihaknya lakukan tidak hanya terkait infrastruktur saja, namun juga meliputi luasan lahan, jarak dengan kawasan pesisir pantai dan lainnya.
Pusat kajian
Sementara itu anggota Tim Percepatan Pembangunan Kalteng Dr.H.Bulkani mengatakan perlu pusat kajian di Kalteng terkait bahasan berbagai hal yang dibutuhkan untuk pemindahan pusat Pemeritahan RI ke Kalteng.
Ketua Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMP) itu menyatakan kesediaan UMP sebagai pusat kajian untuk kesiapan Kalteng sebagai Pusat Pemerintahan Negara Indonesia.
Dr. Bulkani yang juga mantan Rektor UMP dua periode itu menilai sumber daya manusia terdiri para periset dan akademisi yang dimiliki kampus tersebut sudah memadai dan kolaborasi dengan kampus-kampus yang ada di Kalteng dan beberapa kabupaten.
Rektor UMP Dr. Sonedi mengatakan lembaga penelitian dan lembaga kajian internal sudah melakukan beberapa riset dan kajian sebagai sumbang sih UMP untuk kebijakan pemindahan pusat Pemerintahan RI dari Jakarta, dan Kalteng sebagai alternatif lokasi baru.
Pemrov Kalimantan Tengah telah mencadangkan 500 ribu hektare lahan kosong satu hamparan untuk persiapan lokasi pembanguna kantor-kantor pusat Pemerintahan RI di wilayah Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas.
Pewarta: Kasriadi/Muhammad Arif Hidayat/Advertorial
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019
