Kepala Seksi Penetapan Hak atas Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel, Yusuf Helmi, mengatakan dari target pengukuran 130.000 peta bidang, sudah diterbitkan 95.226 sertifikat.
"Seritifikat hanya dibagikan oleh Presiden Joko Widodo, namun khusus untuk Sumsel bisa dibagikan oleh Gubernur, jadi setiap kunjungannya gubernur akan membagikan sertifikat sesuai kebutuhan," ujar Yusuf Helmi.
Menurutnya dalam kunjungan Gubernur Sumsel Herman Deru ke berbagai daerah, BPN Sumsel turut membagikan rata-rata 500 sertifikat tanah masyarakat, meskipun penyerahan secara simbolis hanya 10 - 15 sertifikat.
Cepatnya capaian program PTSL tersebut lantaran antusiasme masyarakat Sumsel yang tinggi dalam mendaftarkan bidang tanahnya dan kooperatif saat proses pengukuran, meski ia mengakui masih ada yang belum kooperatif.
PTSL, kata dia, merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat, sehingga masyarakat yang telah mendapatkannya dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya serta berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.
Dari 17 kabupaten/kota di Sumsel, Kota Palembang menjadi yang tercepat pemetaan bidang dan penerbitan sertifikat tanah.
"Kota Palembang punya target 9.000 peta bidang, saat ini telah diterbitkan 8.000 sertifikat tanah masyarakat alias sudah 100 persen, wajar jika menjadi yang tercepat karena masyarakatnya sangat kooperatif dan wilayah pemetaan mudah dijangkau," jelasnya.
Sementara Kota Lubuklinggau menempati urutan pertama capaian target peta bidang dengan jumlah 15.000 bidang dan menargetkan 12.000 sertifikat tanah.
"Untuk target peta bidang paling sedikit ada pada Kota Pagaralam, Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ulu Selatan, masing-masing 4.000 bidang," lanjut Yusuf Helmi.
Melihat capaian target sementara, BPN Sumsel optimis dapat menyelesaikan target pemetaan bidang dan penerbitan sertifikat sebelum tutup tahun 2019.
"Masyarakat yang belum kooperatif dalam pengukuran tanah akan kami dampingi terus sampai diterbitkannya sertifikat," demikian Yusuf.*
Pewarta: Aziz Munajar
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
