Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyebutkan bahwa kebijakan yang terkait dengan sektor pangan nasional sebenarnya bukan hanya soal swasembada, tetapi juga harus diperhatikan aspek yang lainnya seperti perdagangan pangan global.Padahal tidak mesti swasembada menjadi solusi dari setiap persoalan pangan
"Pangan itu sendiri tidak hanya soal produksi tetapi juga ada unsur perdagangannya," kata Kepala Departemen Ekonomi CIPS Yose Rizal Damuri dalam diskusi tentang pangan di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pada saat ini kebijakan pangan kerap direduksi hanya kepada kebijakan swasembada, yang kemudian direduksi kembali menjadi kebijakan yang seolah-olah tidak boleh melakukan impor.
Ia mengingatkan bahwa bila membicarakan permasalahan pangan sebaiknya jangan hanya berbicara dari segi produksinya, tetapi juga harus bicara mengenai masalah ketersediaan dan aksesibilitasnya.
"Ini yang sering tidak tercakup dalam kebijakan pangan nasional sehingga perlunya perubahan terhadap pandangan ini," ucapnya.
Sementara itu, peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman mengungkapkan, berdasarkan pengamatannya di setiap pemilu, pasti kampanye yang akan muncul adalah terkait dengan program swasembada pangan.
"Padahal tidak mesti swasembada menjadi solusi dari setiap persoalan pangan," kata Ilman.
Ilman mengingatkan akan sangat disayangkan bila swasembada juga tidak membuat pangan menjadi tidak terjangkau oleh masyarakat prasejahtera.
Ia juga menekankan pentingnya akurasi data pangan dan agar kepala negara yang ada bisa mengkondusifkan kepentingan antarlembaga dalam hal pangan.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019
