Pemerintah dalam lima tahun ke depan akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kualitas guru.
Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, satu pembangunan SDM ialah dengan meningkatkan kualitas lulusan vokasi dan perguruan tinggi, baik universitas maupun politeknik, dan pendidikan menengah kejuruan (SMK) yang dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja
Data BPS menunjukkan bahwa persentase lulusan SMK yang menganggur menempati urutan teratas dalam data pengangguran.
Setiap tahun, SMK menghasilkan lulusan sekitar 1,4 juta orang. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK, agar produktivitas dan daya saing industri tenaga kerja makin berkualitas.
Saat ini program SMK Industri telah melibatkan sebanyak 2.612 SMK dan 855 industri. Program ini perlu diperluas mengingat jumlah siswa yang begitu besar, dan ditargetkan menjangkau hingga 5.000 SMK. Pos pengembangan program ini mencakup empat sektor yakni manufaktur, pertanian, pariwisata, dan konstruksi.
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Prof Agus Sartono mengungkapkan bahwa setiap tahun jumlah lulusan SMA/SMK lebih dari 3,5 juta, sedangkan yang bisa ditampung di perguruan tinggi hanya sekitar 1,8 juta. Sisanya 1,6-1,7 juta masuk ke pasar tenaga kerja.
Kondisi demikian telah berlangsung sejak 10 tahun terakhir. Ahasil, profil angkatan kerja di Tanah Air tak jua mengalami perbaikan.
Terdapat 65 persen angkatan kerja lulusan SD/SMP dan 25 persen lulusan SMA/SMK serta 10 persen lulusan perguruan tinggi.
“Kondisi ini harus diperbaiki agar bonus demografi dapat maksimal. Caranya dengan peningkatan kapasitas perguruan tinggi, baik universitas maupun poltek,” ujarnya.
Berkaca dari negara maju seperti Jerman, pendidikan vokasi dalam hal ini poltek menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM sekaligus menjamin pertumbuhan ekonomi.
Proporsi antara poltek dengan perguruan tinggi Jerman seimbang. Kini pemerintah akan membangun politeknik baru maupun meningkatkan kualitas dan kapasitas politeknik yang sudah ada.
Saat ini, kapasitas politeknik dan sekolah vokasi sekitar 975.000 atau kurang dari 325 mahasiswa per tahun. Pembangunan politeknik baru sebaiknya dilakukan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan cara demikian maka masalah penyediaan lahan bisa teratasi, jaminan tempat magang siswa, mobilitas atau ketersediaan tenaga ahli dan jaminan keterserapan lulusan menjadi lebih baik.
Pemerintah telah menyusun rencana peningkatan kapasitas politeknik pada periode 2020-2024 dengan dua skenario, yaitu moderat (peningkatan 150 persen dengan biaya antara Rp11,4 -28,5 triliun) dan optimis (peningkatan 250 persen dengan biaya antara Rp30 - 75 triliun).
Politeknik yang akan didirikan itu khusus untuk bidang-bidang yang sejalan dengan revolusi industri 4.0 dan sesuai dengan kebutuhan industri di setiap kawasan.
“Pemerintah (Indonesia) sejak tiga tahun terakhir fokus pada upaya revitalisasi pendidikan vokasi mencakup SMK dan poltek. Hanya persoalannya, SMK mengalami kekurangan guru produktif hingga 100 ribu lebih,” kata dia.
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019
