"Terus terang kami tidak mampu kalau sendirian menyelesaikan masalah ini," kata Risma saat mengumpulkan tim khusus di Pemkot Surabaya, Rabu.
Adapun tim khusus ini terdiri dari kalangan perguruan tinggi, kejaksaan, kepolisian, kementerian dan beberapa dinas di Pemkot Surabaya.
Menurut dia, jika persoalan limbah B3 ini dibiarkan, maka akan menyebabkan masalah besar dikemudian hari. Apalagi saat ini di Kota Surabaya ada sekitar 59 rumah sakit dan 4.970 tempat praktik dokter.
"Jadi, saya rasa ini sangat perlu, saya mohon kami dibantu," katanya.
Risma mengaku sengaja mengundang dan mengumpulkan berbagai lembaga dan instansi itu untuk meminta tolong menyamakan persepsi, termasuk dari segi hukumnya demi pembangunan pengelolaan limba B3 ini.
Setelah pertemuan itu, lanjut dia, akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan untuk membahas masalah tersebut. Bahkan, lanjut dia, bila perlu pihaknya akan menghadap langsung Presiden RI Joko Widodo.
Ia menjelaskan latar belakang pentingnya pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 itu karena sudah banyak rumah sakit yang mengeluh tentang pengelolaan limbah B3. Saat itu, ia langsung meminta kepada staf-stafnya untuk mendalami pengelolaan limbah B3 dan pengelolaannya seandainya dibangun di Surabaya.
"Setelah kita dalami dan belajar, ternyata kita punya sister city dengan Kitakyushu, Jepang. Kota Kitakyushu ini memang yang paling berpengalaman dalam mengelola limbah B3," katanya.
Ia menjelaskan, Kota Kitakyusu ini sudah banyak membantu Pemkot Surabaya, termasuk dalam pembangunan TPA Benowo yang saat ini sudah menghasilkan tenaga listri mencapai 2 mega watt dan tahun ini akan jadi 11 mega watt.
Wali Kota Risma mengaku sudah bertemu Wali Kota Kitakyusu dan bersedia untuk mendampingi Pemkot Surabaya. "Peralatannya pun bisa beli dari Kitakyusu karena lebih murah dibanding lainnya," ujarnya.
Namun begitu, kata dia, ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan bersama-sama sebelum melakukan pembangunan pengelolaan limbah B3 yakni pertama, masalah hukum tentang pengadaan alatnya karena barangnya akan impor dari luar negeri. Dalam masalah ini, ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Menkumham dan ternyata tidak masalah asalkan yang mengusulkan BUMD.
Sedangkan masalah kedua adalah pengelolaannya. Dalam hal ini, Wali Kota Risma mengaku bisa saja BUMD memakai PDAM Surya Sembada untuk mengelolanya, namun hal itu harus merubah Perda dan waktunya sangat lama.
"Nah, masalah ketiga itu apakah bisa kita kerjasama dengan pihak ketiga. Itulah beberapa masalah yang harus kita hadapi bersama-sama," ujarnya.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019
