Syaifudin Zuhri atau yang kerap dipanggil Cak Ipuk, di Surabaya, Kamis, mengatakan jika dirinya ditunjuk partai menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya, maka dirinya harus bisa menjaga nama baik partai dengan cara menunjukkan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya.
"Yang sudah baik kita pertahankan, yang masih kurang harus dilakukan perbaikan," katanya.
Meski demikian, lanjut dia, pihaknya menyerahkan soal siapa saja yang akan ditunjuk sebagai Ketua DPRD Surabaya kepada partai sesuai mekanisme yang sudah ada.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini mengatakan bahwa mekanisme pemilihan Ketua DPRD Surabaya telah diatur dalam AD/ART dan beberapa Surat Keputusan (SK) dari DPP PDI Perjuangan.
Oleh karena itu, Cak Ipuk meminta kepada seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya periode 2019-2024 untuk tunduk dan patuh dengan aturan yang sudah ditetapkan partai dan telah dijalankan selama bertahun-tahun.
"Tentu Partai akan menggelar rapat internal untuk mendapatkan masukan dari seluruh jajaran kepengususan di Surabaya, agar bisa memperbaiki kinerjanya dimasa mendatang," katanya.
Terkait beberapa nama calon yang muncul di berbagai media, Cak Ipuk menuturkan jika sesuai AD/ART dan beberapa SK dari DPP terkait pencalegan, maka yang menjadi prioritas utama adalah unsur ketua, sekretaris dan bendara di kepengurusan partai.
"Namun juga berdasarkan usulan di berbagai rapat. Setelah itu DPC akan mengirim dua nama kandidat yang dinilai layak menduduki posisi Ketua DPRD. Dari dua nama inilah, DPP akan memutuskan," ujarnya.
Selain itu, Cak Ipuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga Surabaya yang telah memberikan dukungan kepada PDIP sehingga menjadi partai pemenang di Pemilu 2019. Bahkan PDI Perjuangan juga mampu mempertahankan 15 kursi anggota dewan dan satu kursi Ketua DPRD Surabaya.
Diketahui PDI Perjuangan Surabaya mendapatkan 418.872 suara untuk DPRD Kota Surabaya di semua daerah pemilihan. Hasil itu meningkat dari capaian Pemilu 2014 yakni 356.208 suara. Artinya, basis elektoral PDI Perjuangan semakin bertambah di Pemilu 2019.
Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Whisnu Sakti Buana sebelumnya menegaskan bahwa calon Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024 tidak harus anggota dewan peraih suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2019.
"Sejauh ini tidak pernah suara terbanyak. Semua itu tergantung keputusan partai, rapat partai dan mekanisme partai," kata Whisnu.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
