Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo berharap dengan rapat koordinasi yang digelar antara KPK dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Inspektorat, Dinas PU dan UKPBJ Kabupaten/kota Se-Provinsi Lampung, tidak ada lagi pejabat di Bumi Ruwai Jurai terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh lembaga pemberantasan korupsi.Semoga sistem ini dapat dijalankan apalagi kita sekarang berada pada posisi ke 4 besar dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi se-Indonesia,
"Rapat koordinasi ini akan membahas pencegahan tindak pidana korupsi di lingkup pemerintahan pemprov dan kabupaten/kota," kata dia di Bandarlampung, Jumat.
Ia mengungkapkan rasa terimakasih kepada KPK RI yang telah menurunkan timnya terkait rencana aksi pencegahan tindak pidana korupsi terintegrasi se Provinsi Lampung.
Harapannya, tambah dia dengan digelar rapat ini semua OPD dapat menggunakan anggaran lebih tepat sasaran sehingga tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang signifikan seperti terjerat OTT sebab pemerintahannya sudah semakin bagus.
"Semoga sistem ini dapat dijalankan apalagi kita sekarang berada pada posisi ke 4 besar dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi se-Indonesia," ujar dia.
Sementara itu Wali Kota Bandarlampung, Herman HN mengatakan bahwa rapat tersebut sangat baik untuk pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah setempat.
Ia meyakini bahwa jika sistem tersebut berjalan maka semuanya akan aman dan tenteram agar nantinya Lampung lebih maju lagi, baik dalam segi administrasi dan teknis lainnya.
"Tujuannya dari rapat ini juga bagus bagaimana ASN dapat melaksanakan tugasnya dengan tertib dan seusai dengan peraturan Undang-undang," katanya.
Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Hendra Agusta
Copyright © ANTARA 2019
