"Kami rutin melakukan pencegatan di perbatasan dan melakukan edukasi serta imbauan tidak berangkat ke Jakarta untuk meminimalisir yang berangkat," Kapolres Pandeglang AKBP Indra Lutrianto Amstono kepada wartawan di Pandeglang, Banten, Jumat.
Indra mengatakan sekitar sepekan sebelum penetapan hasil Pemilu 2019, belum terdapat tokoh atau masyarakat Pandeglang yang biasanya aktif menyuarakan aspirasi ke Ibu Kota, berangkat ke Jakarta.
Pengerahan massa untuk menolak hasil pemilu diharapkan tidak dilakukan pihak-pihak tertentu untuk mencegah keributan di Pandeglang dan menjaga situasi tetap kondusif.
Sejauh ini masyarakat di Pandeglang dinilai mementingkan kebersamaan dan persatuan serta mulai melupakan kelompok pendukung 01 dan 02.
"Masyarakat siap menunggu hasil 22 Mei 2019 dan rencana 'people power' belum nampak di Pandeglang. Sudah melupakan soal 01 dan 02, semua kembali bersatu," ujar Indra.
Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pandeglang menolak ajakan pengerahan "people power" saat penetapan hasil Pemilu 2019 karena dinilai akan memecah belah sesama bangsa Indonesia.
"Masyarakat jangan terprovokasi oleh ajakan yang sekiranya memecah belah umat, apalagi ini bulan Ramadhan," tutur Ketua MUI Kabupaten Pandeglang KH Tubagus Hamdi Ma'ani.
Menurut Hamdi Ma'ani, "people power" yang sesungguhnya telah dilakukan pada saat pemungutan suara pada 17 April 2019 dan kini masyarakat harus legawa apa pun hasil dari pesta demokrasi itu.
Setelah pemilu terlaksana, apabila terdapat sengketa semestinya menggunakan jalur konstitusional. Selain itu, menurut dia, kini saatnya masyarakat kembali membangun persatuan bangsa.
"Kemarin kita menyuarakan 01 atau 02, maka setelah pemilu kita berpikir dewasa lebih baik satukan jadi tiga, kita ambil sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia," kata Hamdi.
Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2019
