"Kami meminta elit politik untuk segera melakukan silaturahim nasional untuk membangun bangsa dan negara secara berjamaah," ujar Sunanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Selain itu, dia juga meminta kepada para elit politik untuk tidak memberikan pernyataan yang dapat memicu konflik di tengah masyarakat.
Pemuda Muhammadiyah juga meminta agar pihak keamanan untuk melakukan pendekatan persuasif dan tidak menggunakan cara kekerasan dalam menangani dan mengamankan peserta aksi yang berakibat bertambahnya korban. "Pihak yang merasa dirugikan dengan hasil Pemilihan Umum 2019 untuk memperjuangkan dengan cara-cara yang beradab melalui instrumen hukum."
Institusi keadilan yang menangani sengketa hasil pemilu untuk berlaku adil, independent, dan berintegritas dalam mengadili sengketa hasil pemilu.
Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah melihat beberapa kelompok yang ikut dalam unjuk rasa di depan KPU dan Bawaslu, yakni pertama, kelompok yang melakukan unjuk rasa secara damai dan tertib, mereka tidak memiliki kepentingan untuk menciptakan huru hara.
Kedua, kelompok yang memiliki kepentingan secara lebih jauh, yaitu memaksakan terjadinya pergantian kekuasaan secara inkonstitusional. Kelompok ini juga sangat berkepentingan untuk menciptakan kekacauan dan konflik.
Ketiga, kelompok yang dengan sengaja digerakkan untuk melakukan provokasi kerusuhan dan penjarahan di pusat-pusat ekonomi. Kelompok ini dibekali dengan senjata tajam bahkan senjata api.*
Baca juga: Pengamat: Tak tepat kaitkan kericuhan dengan Gubernur Anies Baswedan
Baca juga: RSCM siagakan tenda darurat antisipasi lonjakan pasien IGD
Pewarta: Indriani
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
