Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat secara berkesinambungan terus mendorong implementasi transaksi non-tunai di wilayah kerjanya dalam rangka menekan pertumbuhan uang kartal.Sebagaimana program yang telah dijalankan sebelumnya, pada 2019 program implementasi transaksi non-tunai diarahkan pada perluasan area transaksi
"Sebagaimana program yang telah dijalankan sebelumnya, pada 2019 program implementasi transaksi non-tunai diarahkan pada perluasan area transaksi," kata Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB Achris Sarwani di Mataram, Kamis.
Ia menyebutkan perluasan area transaksi non-tunai meliputi, pemerintah daerah, wilayah penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari satu wilayah kota sebagai proyek percontohan menjadi lima kabupaten/kota.
Selain itu, perluasan sekolah penyelenggara bantuan operasional sekolah (BOS) non-tunai dari 12 sekolah yang menjadi proyek percontohan menjadi 16 sekolah implemtasi BOS non-tunai, dan remitansi atau kiriman uang dari tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
"Adapun kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka mendukung perluasan tersebut meliputi koordinasi, sosialisasi, monitoring, dan edukasi," ujarnya.
Selain program tersebut, Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB juga berkoordinasi dengan PT Indonesia Touris Development Corporation (ITDC) Kuta Mandalika, untuk mendukung perluasan implementasi transaksi non-tunai di kawasan wisata Mandalika.
Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB selama periode Januari-Mei 2019, telah menyelenggarakan beberapa kegiatan edukasi sosialisasi dalam rangka mendukung implementasi transaksi non-tunai, yaitu Pekan Sistem Pembayaran NTB dan sosialsiasi remitansi non-tunai kepada pekerja migran Indonesia.
Achris menjelaskan Pekan Sistem Pembayaran NTB yang diselenggarakan pada 16-17 Maret 2019 di Lombok Epicentrum Mall dengan melibatkan perbankan dan industri layanan jasa keuangan non-bank (perusahaan telekomunikasi) bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai berbagai instrumen pembayaran non-tunai. Termasuk pelayanan untuk mendapatkan kartu GPN.
Bank Indonesia bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan BP3TKI juga sudah menyelenggarakan sosialisasi kepada pekerja migran Indonesia dan keluarga di Desa Suradadi, Terara, Lombok Timur mengenai pengiriman uang melalui remitansi non-tunai yang akan memberikan rasa nyaman dan aman bagi pekerja migran Indonesia.
"Peserta sosialisasi juga dibekali mengenai pengurusan perizinan, teknik pengelolaan keuangan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia," kata Achris.
Baca juga: BI NTB siapkan Rp2,82 triliun untuk kebutuhan Ramadhan
Pewarta: Awaludin
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2019
