Akses ke kantor-kantor kementerian dan MK ditutup

Polisi dan TNI masih menutup sejumlah akses jalan menuju kantor-kantor kementerian dan Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat guna mengantisipasi kemungkinan adanya aksi massa di sekitar kawasan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jalan MH Thamrin, dan Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat.

Berdasarkan pantauan ANTARA, sejumlah penghalang dari metal dipasang pada akses dua arah dari dan menuju beberapa kantor kementerian, di antaranya Kantor Kementerian Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Kementerian Perhubungan, yang berada di dekat Patung Arjuna Wijaya dan halte TransJakarta di Monas. Sejumlah polisi dan TNI juga berjaga-jaga di kawasan ini.

"Penghalang ini sudah ada sejak kemarin pukul 04.00 WIB, sebagai antisipasi saja bila ada pergerakan massa lagi," jelas salah seorang polisi yang berjaga, Sumadji.

Namun, arus lalu-lintas di sekitar kawasan ini terpantau lancar, walaupun beberapa jalan utama masih ditutup.

Sementara itu, dikabarkan tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mendaftarkan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pemilu 2019, hari ini pukul 20.30 WIB.

BPN telah menunjuk Hashim Djojohadikusumo sebagai penanggung jawab tim kuasa hukum dan Bambang Widjojanto sebagai ketua tim kuasa hukum mereka untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi.
 

Pewarta: Dea Zhafira/Suryanto
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019