"Tanah itu milik kami sejak 20 tahun lalu, tetapi kami tidak bisa menikmatinya karena ada permasalahan. Kemudian kami meminta bantuan kejaksaaan menjadi pengacara negara untuk pengembalian aset," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di acara penyerahan aset oleh Kejaksaan Tinggi Jatim di Pemkot Surabaya, Senin.
Diketahui selama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjabat suda ada sekitar 100 hektare aset kembali dalam genggaman Pemkot Surabaya. "Aset-aset itu sekarang ini penguasaannya jadi milik pemkot, saya bersyukur sekali," ujarnya.
Risma mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan upaya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim yang telah banyak membantu Pemkot Surabaya untuk menyelamatkan aset kota. Dengan begitu, ia menyebut, ke depan aset itu akan digunakan sebaik mungkin dan akan dikembalikan fungsinya untuk masyarakat.
Wali Kota Risma menyampaikan, tanah aset yang baru saja diserahkan itu, bakal digunakan sebagaimana fungsinya. Ia akan memikirkan pengelolaan tanah seluas 7 hektare tersebut untuk kepentingan masyarakat.
Namun, lanjut dia, karena lokasinya berada di luar Surabaya, pihaknya bakal terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, untuk rencana pengelolaan tanah ke depan.
"Tanah yang baru saja diserahkan ini masih akan kami pikirkan akan digunakan apa. Mengingat lokasinya di Sidoarjo. Bisa juga nanti tanahnya kami tukar guling atau bagaimana nanti," ujarnya.
Ia mengatakan selama ini jika aset yang berhasil diselamatkan lokasinya berada di Surabaya, pihaknya mengembalikan fungsi lahan tersebut sebagaimana yang sifatya urgent untuk masyarakat.
"Kalau yang wilayah Surabaya kita bisa bangun waduk, sekolah, kolam renang untuk anak sekolah, taman dan apapun yang berhubungan dengan kepentingan warga Surabaya," katanya.
Tanah seluas tujuh hektare itu sebelumnya merupakan aset milik Pemkot Surabaya, namun kemudian dikuasai oleh pihak lain. "Itu adalah aset yang digunakan tapi kita tidak bisa ambil kembali jadi kompensasi. Kita sudah menyerahkan tanah, tapi mereka tidak menyerahkan tanah kembali (tukar guling)," katanya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Sunarta, mengatakan pengembalian tanah dapat diambil karena ada tindak pidana korupsi. Ia menyebut lahan seluas tujuh hektare itu merupakan barang bukti dan saat ini telah diserahkan kembali kepada Pemkot Surabaya.
"Jadi ini di dalam permasalahan tersebut ada tindak pidana korupsi. Tanah tersebut jadi barang bukti dan diambil oleh negara. Jadi dalam pelaksanaan putusan, tujuh hektare itu diserahkan ke pemkot sebagai pelaksanaan dari putusan pengadilan tinggi," kata Sunarta.
Kendati demikian, Sunarta menegaskan, ke depan pihaknya akan terus berusaha untuk menyelamatkan aset-aset negara yang lepas atau dikuasai pihak-pihak terkait.
"Saya atas nama kejaksaan tinggi, atas nama kejaksaan RI, mengucapkan selamat atas kembalinya tanah aset milik pemerintah kota setelah sekian lama tidak dapat dikuasai sehingga hari ini sudah kembali ke tangan Pemkot Surabaya," katanya.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019
