Masalah hukum terkait dana yang dipertanyakan ini akan menjadi batu sandungan terbaru bagi Ghosn -- Mantan CEO Renault dan pimpinan aliansi Nissan -- setelah ia ditangkap pada November 2018 atas tuduhan kejahatan keuangan.
"Negara (Prancis) akan menyerahkan semuanya kepada otoritas pengadilan dan akan ada laporan," ucap Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire kepada BFM TV, dilansir AFP.
"Negara akan memainkan peran sepenuhnya sebagai pemegang saham Renault. Ketika negara memiliki kepemilikan saham di Renault, perannya adalah untuk memastikan bahwa tata kelola (perusahaan) berfungsi dengan baik," tambahnya.
Dia mengatakan, ada fakta "tercela" berdasarkan audit internal Renault, sehingga ia menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas pengadilan untuk menindaklanjuti masalah itu.
Audit internal yang dilakukan Renault dan Nissan mengidentifikasi adanya dana 11 juta euro untuk sebuah pembayaran yang meragukan kepada RNBV --anak perusahaan mereka di Belanda -- yang terkait dengan Ghosn.
"Temuan ini mengkonfirmasi adanya kekurangan dari RNBV dalam hal transparansi keuangan dan prosedur untuk memantau pengeluaran," kata Renault dalam sebuah pernyataan.
Dikatakan juga bahwa perusahaan mencari tindakan hukum atas "biaya tambahan perjalanan udara" untuk Ghosn dan biaya lainnya "serta mengeksplorasi pemberian yang dibuat Ghosn kepada beberapa organisasi nirlaba."
Ghosn yang berusia 65 tahun, tengah menunggu persidangan di Jepang atas tuduhan tidak melaporkan gajinya selama bertahun-tahun saat berada di Nissan. Ia juga dituduh menggunakan dana perusahaan untuk pengeluaran pribadi.
Baca juga: Mantan bos Nissan Carlos Ghosn lagi-lagi dibebaskan dengan jaminan
Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2019
