Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) bila Pemprov Sulsel sudah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pencegahan penyalahgunaan anggaran.Saya mengingatkan kepada kita semua, bahwa saat ini Pemprov Sulsel sudah menjalin kerja sama yang erat dengan KPK, khususnya dalam berbagai upaya pencegahan
"Saya mengingatkan kepada kita semua, bahwa saat ini Pemprov Sulsel sudah menjalin kerjasama yang erat dengan KPK, khususnya dalam berbagai upaya pencegahan," tegas Prof Nurdin Abdullah dalam sambutannya di lapangan upacara Kantor Gubernur Sulsel, Senin.
Mantan Bupati Bantaeng 2008-2018 itu menjelaskan, selain dalam hal pengadaan barang jasa bersih, KPK juga sudah memberikan arahan-arahan yang perlu dijalankan, seperti perencanaan anggaran, penyelesaian proyek-proyek strategis yang belum rampung seperti Barombong dan Masjid CPI serta perapihan aset-aset milik Pemprov Sulsel.
"Saya harap semua ASN untuk terbuka dan bekerjasama dengan setiap institusi, selain KPK juga dengan kepolisian dan kejaksaan. Transparansi adalah kunci bagi kita untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya," jelas alumni Universitas Jepang itu.
Pada kesempatan itu, Nurdin juga mengingatkan untuk perencanaan di tahun 2020 agar dapat dilaksanakan dengan baik. Target untuk APBD pokok 2020 diharapkan dapat ditetapkan di bulan November, pelaksanaan lelang di bulan Desember dan pelaksanaan fisik pembangunan pada bulan Januari tahun depan.
Khususnya untuk pembangunan infrastruktur dan program prioritas lain yang sudah ditetapkan dalam RPJMD, seperti pembangunan jalan daerah terisolir, pembangunan rest area dan program hilirisasi pertanian.
Selain itu, sesuai arahan KPK, Pemprov Sulsel akan meminimalisir anggaran PL yang nilainya di bawah Rp200 juta. Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diharapkan dapat memimpin proses tersebut agar bisa mencapai target yang ditentukan.
"Saya meminta kita semua untuk terus memperkuat sinergi, baik antar sesama OPD maupun dalam hubungan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota. Saya sudah sering mengingatkan kepada Kepala OPD Pemprov Sulsel untuk senantiasa membangun komunikasi dengan Bupati dan Walikota," jelas mantan Sekjen Apkasi Indonesia itu.
Gubernur Nurdin Abdullah juga berharap jangan sampai ada pembangunan berjalan yang tidak diketahui oleh Bupati dan Walikota. Dengan sinergi yang terbangun baik, dirinya meyakini bisa menghadirkan perubahan yang betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat Sulsel.
Baca juga: Tiga kecamatan di Sidrap Sulsel terendam banjir
Baca juga: CPNS Pemprov Sulsel meninggal akibat lakalantas
Baca juga: Harga ikan laut melonjak setelah Lebaran
Baca juga: BKPRMI-Pemkot sinergi kembalikan fungsi masjid
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019
