Sejumlah pihak menyatakan bahwa berbagai langkah stabilitas harga pangan yang dilakukan oleh pemerintah selama bulan Ramadhan, menjelang Idul Fitri dan pada periode Lebaran, dinilai juga sukses dalam meredam gejolak politik pascapemilu tahun 2019.Harga stabil maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan Jokowi sekali lagi terbukti berhasil mengendalikan harga kebutuhan pokok selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri
"Harga stabil maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan Jokowi sekali lagi terbukti berhasil mengendalikan harga kebutuhan pokok selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri," kata Direktur Riset Lembaga Kajian Visi Teliti Saksama, Nugroho Pratomo dalam rilis di Jakarta, Rabu.
Apalagi, Nugroho Pratomo mencatat bahwa keberhasilan pemerintahan Jokowi mengendalikan harga kebutuhan pokok selama bulan suci Ramadhan ini tak hanya terjadi di tahun 2019 saja, tetapi situasi serupa terjadi juga pada tahun-tahun sebelumnya.
"Namun khusus tahun 2019, hal tersebut menjadi lebih istimewa karena bertepatan dengan masa kampanye politik," kata Nugroho dan menambahkan, kenaikan harga pangan yang terjadi selama bulan Ramadhan masih dalam konteks yang wajar karena ada peningkatan permintaan.
Nugroho berpendapat bahwa kestabilan harga dan ketersediaan pangan ini telah memberikan iklim yang sejuk pada situasi politik Indonesia. Hal tersebut juga dinilai tidak lepas dari kinerja Kementerian Perdagangan yang mampu menjaga ketersediaan bahan pokok dengan harga yang relatif stabil.
"Isu ketersediaan pangan pada dasarnya merupakan salah satu isu yang cukup sensitif. Bagusnya hal ini memperoleh perhatian pemerintahan Jokowi," jelasnya.
Senada, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengakui, stabilitas harga pangan ini berpengaruh terhadap stabilitas politik di Tanah Air jelang perayaan Lebaran.
Anwar Abbas mengamati, semasa bulan puasa dan Lebaran, harga pangan juga memang mengalami kenaikan, namun kondisi tersebut dinilai masih terbilang wajar. "Ada naiknya juga. Tapi bisa meredam situasi politik," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana juga mengakui terjadinya kestabilan harga pangan saat bulan suci Ramadhan dan hari raya lebaran ini.
Azam Azman mengakui bahwa situasi ini secara tak langsung berpengaruh dengan stabilitas politik Indonesia karena stabilitas harga pangan ini dinilai terutama bisa meredam gejolak politik pascapengumuman pemenang Pemilu oleh KPU pada 21 Mei 2019 lalu.
"Sebab, stabilitas pangan goyang. maka akan menaikkan eskalasi politik. Tapi buktinya tidak, masyarakat tenang," kata Azam.
Terpisah, pengamat politik Ray Rangkuti berpendapat, capaian atas harga bahan pangan yang stabil itu merupakan hasil pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah dapat memberikan hasil pembenahan yang memastikan harga yang relatif terjangkau bagi masyarakat.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan, kenaikan harga-harga komoditas pangan memang tetap terjadi jelang Lebaran, tapi diamatinya masih dalam batas rasional. Ke depannya, pemerintah harus benar-benar menata jalur distribusi pangan Nusantara.
Di kesempatan berbeda, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan harga-harga kebutuhan pangan terkendali dan stabil pada periode Ramadhan dan Lebaran 2019. Enggar mengatakan, pemerintah berupaya menjaga ketersediaan pasokan menjadi salah satu alasan kestabilan harga-harga pada periode ini, meski terdapat peningkatan permintaan.
"Ketersediaan dan pengendalian harga akan terus berlangsung sampai sepanjang tahun. Kita betul-betul membuat keseimbangan permintaan dan kebutuhan," kata Mendag yang mengakui tentang adanya kenaikan beberapa harga bahan kebutuhan pokok, meski dalam tataran normal.
Baca juga: Kementan katakan Ramadhan 2019, petani untung konsumen tenang
Baca juga: TPID Sulut pantau ketersedian dan harga kebutuhan pokok
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2019
