Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, akan mengusulkan kelebihan dana bantuan gempa bumi untuk pembangunan rumah tahan gempa (RTG) bagi korban yang masuk data susulan.Kelebihan dana bantuan pembangunan RTG bagi korban gempa bumi di Mataram terjadi karena pemerintah kota mengusulkan data jumlah rumah rusak berat pada awalnya sebanyak 2.396 unit.
"Usulan itu akan kami sampaikan dalam rapat koordinasi di Jakarta, apakah kelebihan dana bantuan akan ditransfer kembali ke kas negara ataukah boleh untuk korban yang masuk data susulan," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram HM Kemal Islam di Mataram, Kamis (13/6).
Ia mengatakan, kelebihan dana bantuan pembangunan RTG bagi korban gempa bumi di Mataram terjadi karena pemerintah kota mengusulkan data jumlah rumah rusak berat pada awalnya sebanyak 2.396 unit.
Namun setelah dilakukan verifikasi kembali, jumlah rumah rusak berat di Mataram akibat gempa bumi tercatat 1.584 unit. Sementara, pemerintah telah mentransfer dana bantuan sesuai kategori rusak berat yakni sebesar Rp50 juta per kepala keluarga (KK).
Dengan demikian, lanjutnya, terdapat sekitar 800 KK yang telah diverifikasi turun status dari rusak berat menjadi rusak sedang sehingga dana bantuan yang diberikan sebesar Rp25 juta per KK.
"Dengan demikian, ada sisa dana bantuan gempa Rp25 juta kali 800 KK sehingga totalnya sekitar Rp20 miliar, yang saat ini masih kita blokir di rekening masing-masing KK yang terverifikasi rusak sedang," katanya.
Oleh karena itu, lanjutnya, daripada uang tersebut dikembalikan ke kas negara, lebih baik diberikan kepada masyarakat yang terdampak namun tidak terakomodasi pada data-data yang telah di SK-kan sebelumnya.
Pasalnya, dalam kondisi bencana ada saja data terlewatkan akibat kurang sempurna proses pendataan dan verifikasi. "Untuk itulah, kami akan memberikan masukan ke pemerintah pusat agar kelebihan dana itu bisa dialihkan untuk data yang tertinggal," katanya.
Apalagi, saat ini aparat kelurahan sudah menerima banyak permohonan data baru termasuk di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), karena pengeluaran SK dari kepala daerah sudah disetop.
"Apabila kelebihan bantuan itu disetujui untuk mengakomodasi data susulan, barulah data masuk kita siapkan diverifikasi kembali agar tepat sasaran," ujarnya.
Menyinggung tentang progres pembanguan RTG dan rehabilitasi rusak sedang dan ringan, Kemal menyebutkan, progresnya berjalan bagus dan sesuai target sehingga diyakini kegiatan pembangunan RTG dan rehabilitasi rumah yang terdampak akan tuntas bulan Agustus.
"Sejak awal dari sisi pengerjaan dan kualitas, kita yang terbaik bahkan sudah diakui oleh Kementerian PUPR," ujarnya.
Pewarta: Nirkomala
Editor: Ridwan Chaidir
Copyright © ANTARA 2019
