Pemprov Sulteng diminta paparkan anggaran bantuan bencana

13 Juni 2019 17:40 WIB

Pemandangan di Pantai Desa Bahomotefe, Kabupaten Morowali, Rabu (12/6), dimana ratusan sepeda motor menanti angkutan laut menuju Bahodopi. Hal yang sama terjadi di Dersa Bahodopi menuju Bahomotefe, sebagai dampak bencana alam banjir pada Sabtu (8/6/2019) yang mengakibatkan sejumlah jembatan putus sehingga kota tambang itu terisolasi total selama hampir sepekan. (Antaranews Sulteng/Rolex Malaha)

Fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Tengah meminta pemerintah provinsi setempat agar memaparkan rincian realisasi belanja yang anggarannya bersumber dari sumbangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota se Indonesia melalui rekening peduli Sulteng untuk bantuan bencana gempa, tsunami dan likuefaksi.

"Hal ini penting sebagai bahan kami dalam menjawab pertanyaan publik yang kerap mempertanyakan jumlah bantuan yang masuk dan sasaran penggunaannya," kata Juru Bicara Fraksi Demokrat Zulfakar Nasir, menanggapi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018 pada rapat paripurna DPRD Sulteng di Palu, Kamis sore.

Zulfakar mengatakan laporan pertanggungjawaban Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyebutkan bantuan peduli Sulteng tersebut masuk sebagai pendapatan daerah pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dia mengatakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada 2018 melonjak tajam hingga realisasinya mencapai 858,30 persen atau
sebesar Rp133 miliar dari target yang hanya Rp15,5 miliar.

Ketua Komisi III DPRD Sulteng itu mengatakan melonjaknya pendapatan tersebut karena banyaknya bantuan dari provinsi, kabupaten/kota se Indonesia, namun pihaknya belum mendapat rincian dari daerah mana saja yang telah menyumbang dan total jumlah bantuannya.

Menurut Zulfakar, pada pertanggungjawaban Gubernur masih terdapat sisa anggaran dari peduli Sulteng tersebut sebesar Rp76 miliar.

Terkait sisa anggaran tersebut, Fraksi Demokrat menyarankan agar anggaran itu digunakan untuk membangun infrastruktur di hunian sementara para pengungsi serta membangun ekonomi korban bencana khususnya di basis-basis daerah bencana.

Zulfakar mengatakan besarnya lonjakan pendapatan melalui pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut tidak sebanding dengan kerugian akibat dampak bencana alam berupa gempa 7,4 scala richter, disusul tsunami dan likuefaksi pada 28 September 2018 yang melanda Kota Palu, Donggala, Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong.

"Kami tentu berterima kasih kepada provinsi, kabupaten/kota se Indonesia yang sudah menunjukkan kepeduliannya kepada korban bencana Sulteng," katanya.

Sebelumnya Gubernur Longki Djanggola pada pidato pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 mengatakan sisa anggaran yang masuk ke rekening peduli Sulteng sebesar Rp76 miliar akan dialokasikan pemanfaatannya pada APBD 2019. Namun, Longki tidak merinci apa saja yang hendak dibangun dengan sisa anggaran tersebut.*

Baca juga: Tim SAR cari korban terseret banjir di Morowali Sulteng

Baca juga: MUI: Korban bencana Sulteng di pengungsian wajib bayar zakat fitrah