Terminal Giwangan menjadi satu dari puluhan terminal tipe A di Indonesia yang akan masuk dalam program revitalisasi angkutan massal dari Kementerian Perhubungan sehingga nantinya memiliki penampilan yang tidak kalah menarik dari bandara.
“Kita lihat, bangunan terminal ini harus direvitalisasi. Tujuannya agar orang-orang yang tidak lagi menggunakan bus akan kembali naik bus,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Terminal Giwangan Yogyakarta, Minggu.
Ia pun meminta agar Pemerintah Kota Yogyakarta bisa mengusulkan desain terminal. “Arsitek di Yogyakarta banyak, tentu tidak akan sulit,” katanya.
Meskipun demikian, Budi mengingatkan agar pekerjaan revitalisasi yang nantinya akan dilakukan menitikberatkan pada peningkatan fungsi terminal sehingga ruangan-ruangan yang dibangun benar-benar memiliki fungsi yang maksimal.
Selain fungsi operasional layanan, di terminal juga bisa dikembangkan fungsi lain seperti pusat kuliner.
“Saya kira, mendapatkan penyewa juga mudah karena ini tempat keramaian. Tetapi, penyewa juga harus diseleksi dengan baik yaitu memberikan atmosfer untuk menarik pengunjung,” katanya.
Pekerjaan revitalisasi di Terminal Giwangan tersebut menjadi bagian dari percontohan revitalisasi angkutan massal nasional yang juga dilakukan di wilayah lain seperti Pekanbaru, Medan, Batam, Bandung, Semarang, Solo dan Denpasar-Badung.
Setelah pekerjaan fisik terminal diselesaikan, maka akan dilanjutkan dengan pelaksaan program “buy the service” yaitu layanan angkutan umum massal kerja sama antara pemerintah dengan swasta. Pemerintah akan memberikan subsidi tarif, sedangkan penyediaan moda angkutan massal seperti bus menjadi tanggung jawab dari pihak swasta.
“Jika sudah ada contoh angkutan massal yang baik di lima atau enam kota di Indonesia, maka diharapkan penggunaan angkutan massal akan menjadi budaya masyarakat. Angkutan pribadi sudah saatnya ditinggalkan. Begitu pula saat mudik. Masyarakat lebih mengutamakan kendaraan umum dari pada pribadi,” katanya.
Saat ini, pengelolaan aset Terminal Giwangan sudah dilakukan oleh pemerintah pusat meskipun masih terbatas pada area yang menjadi sarana operasional terminal.
Kompleks Terminal Giwangan memiliki luas 5,8 hektare. Namun, aset yang diserahkan baru seluas 4,12 hektare sedangkan sisanya 1,76 hektare masih berada dalam pengelolaan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu meliputi, Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Taman Lalu Lintas, penginapan dan stasiun pengisian bahan bakar umum.
“Sudah ada surat penyerahan aset ke Kementerian Perhubungan. Tentunya, kami akan mendukung rencana tersebut. Pemerintah daerah akan ikut bagaimana kebijakan dari kementerian,” kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.
Sebelumnya, proses penyerahan pengelolaan aset Terminal Giwangan ke pemerintah pusat sempat mengalami kendala karena ada permasalahan hukum atas terminal dengan pengelola awal.
“Proses hukum dengan pengelola awal terminal baru saja selesai. Bagi pemerintah daerah, kami akan ikuti kebijakan pusat,” katanya.
Di Indonesia, terdapat 128 terminal tipe A yang kini pengelolaannya diserahkan ke pemerintah pusat. Meskipun demikian, masih ada 22 terminal yang belum menyelesaikan berita acara serah terima ke pusat.
Sedangkan dari 106 terminal yang sudah menyelesaikan berita acara serah terima, sebanyak 38 terminal menuntaskan seluruh peralihan pengelolaan. Sembilan terminal bahkan akan dibuatkan perencanaan fisik revitalisasi tahun ini dan sisanya diupayakan realokasi anggaran untuk penyusunan DED termasuk Terminal Giwangan.
Baca juga: Kemenhub integrasikan angkutan darat Bandara YIA
Baca juga: Bus dari Surabaya sempat alami keterlambatan masuk Giwangan
Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
