• Beranda
  • Berita
  • Sidang sengketa pilpres, tidak ada unjuk rasa di Gedung MK

Sidang sengketa pilpres, tidak ada unjuk rasa di Gedung MK

19 Juni 2019 15:11 WIB
Sidang sengketa pilpres, tidak ada unjuk rasa di Gedung MK
Kondisi di sekitar kawasan Tugu Patung Kuda lancar pada Rabu (19/6/2019). (Asep Firmansyah)
Arus lalu lintas di sekitar kawasan Patung Kuda hingga menuju Gedung Mahkamah Konstitusi maupun sebaliknya pada Rabu, lancar dan tidak terlihat adanya aksi unjuk rasa seperti pada dua sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 sebelumnya.

Kondisi arus lalu lintas di sekitar kawasan Gedung MK pada pukul 14.50 WIB tetap berjalan normal. Lalu lalang kendaraan pribadi hingga transportasi massal melintas tak ada hambatan.

Kondisi ini berbeda dengan kondisi pada dua sidang gugatan PHPU Pilpres 2019, Jumat (14/6) dan Selasa (18/6).

Polisi sempat menutup Jalan Medan Merdeka Barat di sekitar Patung Kuda. Jalan Abdul Muis belakang Gedung MK pun dilakukan rekayasa lalu lintas. Akibatnya jalur-jalur buangan mengalami kemacetan.

Namun saat ini tidak ada blokade jalan baik dengan menggunakan tembok beton maupun kawat berduri menuju ke arah Gedung MK.

Sementara pada Selasa kemarin, akses menuju Gedung MK ditutup. Berbagai elemen organisasi yakni dari GNPF, Alumni 212, koalisi emak-emak, Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat, FUI, Aksi Bela Islam Brigade Jawara Betawi 411 dan FPI menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Patung Kuda. Bahkan mereka menggelar salat berjamaah di sekitar kawasan tersebut.

Sebelumnya, massa aksi menyebut akan menggelar aksi damai di tiap persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK. Pernyataan itu keluar dari mulut Abdullah Hehamahua yang merupakan koordinator aksi.

Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengatakan aksi massa akan berlangsung di setiap sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sampai putusan sengketa pemilu presiden.

"Menurut jadwal sampai 28 Juni 2019, kalau 28 final ya final kalau tertunda ya kita ikuti lagi sampai selesai," kata Abdullah, Selasa.

Abdullah menyatakan bahwa aksi yang digelar untuk mengawal sidang MK terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilu Presiden ini akan berlangsung damai dan tertib.

"Tidak ada kerusuhan dan kericuhan, kalau ada kericuhan provokasi, tangkap, pasti itu bukan bagian dari kita," katanya.

Tak hanya aksi massa yang dikomandoi Abdullah Hehamahua, sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Komunitas pencinta superhero Indonesia menggelar aksi serupa di Patung Kuda pada Selasa.

Mereka kompak mengenakan kostum-kostum bernuansa Superhero agar menarik perhatian masyarakat serta membaca pesan inti yang disampaikan.

Mereka mengajak agar semua pihak lebih mengutamakan perdamaian bangsa dibandingkan harus terlibat konflik pemilu yang kini memasuki tahapan sidang gugatan di MK.

"Kami hadir memakai kostum superhero supaya menarik perhatian masyarakat, kami sampaikan seruan perdamaian," kata Koordinator Komunitas Pencinta Superhero Indonesia, Riko Maukaro.

Riko tak ingin sesama bangsa Indonesia terlibat konflik kekerasan gara-gara berbeda pilihan politik, seperti pecahnya kerusuhan pada 21-22 Mei yang lalu pasca penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019.

Kericuhan setelah pleno penetapan hasil penghitungan suara pemilihan presiden lalu, menurut dia, sangat merugikan masyarakat. Sejumlah pihak menjadi korban atas kerusuhan yang terjadi. Tak hanya banyak yang menjadi korban secara fisik juga kerugian materi lainnya.

"Kita lihat pusat perbelanjaan sempat tutup, sejumlah jalan tidak bisa diakses, belum lagi sisi psikologisnya," kata Riko.

Sementara itu, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melalui sebuah rekaman video sempat mengimbau agar para pendukungnya untuk tidak berbondong-bondong hadir di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau anda mendukung Prabowo-Sandiaga, mohon tidak perlu hadir di sekitar MK," kata Prabowo.

Dia mengatakan ada delegasi untuk mendampingi tim hukum namun tidak perlu berbondong-bondong dengan jumlah massa besar untuk menghindari fitnah dan provokator.

Menurut dia, pihaknya percaya pada hakim MK dan apapun keputusannya harus disikapi dengan dewasa, tenang, berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Kami mohon anda percaya pada kami akan berbuat untuk bangsa dan negara. Kami selalu pikirkan yang terbaik untuk kepentingan rakyat," katanya.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019