"Terkait dengan Tol Laut, IGJ (Indonesia Global Justice) menilai belum ada konsep yang terukur dari program tersebut," kata Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti kepada Antara di Jakarta, Kamis.
Menurut Rachmi Hertanti, Tol Laut memang bisa menjadi potensi meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia, termasuk perdagangan antarkawasan di berbagai kepulauan Nusantara ini.
Namun, lanjutnya, menilik kepada kebutuhan yang lebih luas, pembangunan Tol Laut itu tidak bisa dipisahkan dari konsistensi dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk membangun kawasan industri di wilayah timur.
"Kalau Indonesia punya mimpi menjadi pemain global, tentu konsep Tol Laut harus disusun secara strategis untuk ekspansi perdagangan keluar, ketimbang hanya perdagangan antarpulau saja," kata Direktur Eksekutif IGJ.
Baca juga: Tol Laut perlu dikembangkan tak sebatas pengoperasian kapal
Baca juga: Menhub sebut sejumlah trayek tol laut berpotensi menjadi komersial
Untuk itu, ujar dia, pemanfaatan tol laut seharusnya bisa dilakukan pemerintah dengan menyusun peta biru yang tepat, yang dapat memperkuat baik perdagangan ekspor mancanegara maupun perdagangan perdagangan antarpulau dalam kawasan domestik.
"Sehingga, kajian dan evaluasi terhadap program Tol Laut sangat mendesak dilakukan terlebih dahulu, sebelum pemerintah dan DPR memutuskan untuk menggelontorkan subsidi," ujar Rachmi.
Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis dalam Raker Komisi V dengan Kemenhub di Jakarta, Selasa (18/6) mengatakan komisi yang dipimpinnya akan melakukan kunjungan kerja spesifik untuk memastikan apakah program Tol Laut telah berjalan dengan efektif.
Fary menyebutkan bahwa untuk menentukan persetujuan terkait dengan alokasi besaran subsidi di sejumlah program Tol Laut, maka pihaknya akan melakukan pendalaman terlebih dahulu antara lain dengan melalui kunjungan kerja tersebut.
Sebelumnya, Penulis Buku "Memadu Fungsi Tol Darat dan Laut Menggugah Keadilan Distributif dan Komutatif" Ansel Alaman menyatakan, penguatan tol darat dan tol laut dinilai mampu menekan disparitas harga bahan pokok di Nusantara.
Ansel dalam acara bedah buku tersebut di Jakarta, 12 April 2019, mengatakan bahwa disparitas, konektivitas serta luas wilayah Indonesia menjadi alasan pentingnya memadukan fungsi tol darat dan laut.
“Persoalan tersebut menjadi dasar, dan telah diupayakan solusinya oleh pemerintah dan legislatif (DPR). Karenanya buku ini berfokus pada upaya pemerintah mewujudkan kerja sama swasta memadukan keduanya, tol darat dan laut,” katanya.
Salah satu perwujudan tol laut telah diimplementasikan melalui Program Kontainer Masuk Desa. Program ini ditandai dengan pengiriman perdana tiga ton beras yang diangkut kapal Tol Laut KM Logistik Nusantara II dengan tujuan desa-desa di kecamatan Essang Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, dari Surabaya, Jawa Timur.
Selain diharapkan mampu menurunkan disparitas harga, program kontainer masuk desa diharapkan juga dapat memastikan ketersediaan berbagai bahan pokok dan penting di wilayah desa yang selama ini belum maksimal.
Baca juga: Pengamat setuju dengan usul evaluasi subsidi Tol Laut
Baca juga: Legislator ingin Tol Laut dapat tekan harga pangan
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
